KPID Sebut Harsiarda 2026 Momentum TV dan Radio Hadapi Disrupsi Digital

Liputan6.com, Jawa Barat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Adiyana Slamet mengatakan, Hari Penyiaran Daerah (Harsiarda) Jawa Barat 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran televisi dan radio di tengah disrupsi informasi digital.

Menurut dia, KPID Jabar bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen mengedukasi masyarakat agar tetap memilih media penyiaran yang terverifikasi dan patuh regulasi.

Adiyana menuturkan, pesatnya perkembangan teknologi digital menghadirkan dua sisi mata uang, yakni peluang sekaligus ancaman disrupsi informasi. Menurutnya, media penyiaran konvensional seperti radio dan televisi harus tetap hadir sebagai benteng informasi yang tepercaya bagi publik.

"Kami melakukan gerakan jemput bola turun langsung ke masyarakat bersama lembaga penyiaran, dengan fasilitas dari Bupati Bandung Barat, untuk mengampanyekan kembali gerakan menonton televisi dan mendengarkan radio," kata dia di sela-sela peringatan Harsiarda 2026 di Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu (10/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Adiyana juga menyoroti pentingnya keadilan regulasi antara media penyiaran konvensional dengan platform digital berbasis Over-The-Top (OTT) maupun Video on Demand (VOD).

Ia menilai platform global saat ini belum terikat aturan penyiaran secara ketat layaknya TV dan radio, padahal pengawasan konten berkualitas merupakan bagian dari menjaga ketahanan nasional.

Adiyana turut menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang kini tengah di bahas DPR, di mana menurutnya, bahwa aturan baru tersebut bukan bentuk pembatasan, melainkan upaya negara melindungi kedaulatan kognitif masyarakat.

Pembahasan RUU yang telah bergulir belasan tahun ini, kata Adiyana, diharapkan mampu melahirkan kesetaraan perlakuan hukum bagi seluruh media penyiaran.

Meski demikian, KPID Jawa Barat memberikan catatan kritis terkait wacana pengurangan jumlah komisioner di tingkat daerah dari tujuh menjadi lima orang.

Adiyana menilai besaran keanggotaan KPID seharusnya disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah lembaga penyiaran, luas wilayah, dan kepadatan penduduk di masing-masing provinsi.

"Jawa Barat memiliki 423 lembaga penyiaran, terbanyak di Indonesia. Jika disamakan lima komisioner dengan daerah yang hanya memiliki 50 lembaga penyiaran, tentu kurang ideal. Beban pengawasan dan geografis daerah harus menjadi pertimbangan," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan media penyiaran yang teruji kredibilitasnya.

Di tengah maraknya disinformasi dan berita bohong atau hoaks di media sosial, kata dia, masyarakat sangat membutuhkan rujukan informasi berbasis fakta.

"Harapan kami seluruh masyarakat bisa terus mendengarkan radio dan menonton televisi. Di tengah maraknya media sosial yang rentan disusupi berita hoaks, kita membutuhkan media yang kredibel, terpercaya, dan menyajikan fakta objektif," tutur Jeje.

Dia juga berharap kegiatan edukasi literasi media seperti Harsiarda ini dapat terus diperluas cakupannya. Ke depan, kolaborasi tidak hanya melibatkan radio dan TV, tetapi juga merangkul media siber dan ekosistem digital secara lebih luas demi mewujudkan iklim informasi yang sehat di Jawa Barat.

Sementara itu, dalam kegiatan Hari Penyiaran Daerah 2026 yang digelar di Plaza Mekarsari Kabupaten Bandung Barat, berbagai kegiatan menarik di siapkan tidak hanya untuk mempromosikan dan memperkenalkan seluruh lembaga penyiaran namun juga di isi berbagai kegiatan menarik yang di ikuti masyarakat. Mulai dari senam pagi, lomba menggambar untuk anak dan berbagai hiburan menarik lainnya.

Banyaknya agenda menarik yang tersedia dalam kegiatan inipun mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Jawa Barat, yang tumpah ruah menghadiri kegiatan tersebut, di Plaza Mekarsari Kabupaten Bandung Barat.