Menko Airlangga: Penunjukan Gubernur BI di Tangan Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan keputusan sosok yang mengisi Gubernur Bank Indonesia (BI) ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, sudah ada sistem yang berjalan di BI sehingga perlu dijalankan sosok baru nantinya.

Diketahui, saat ini jabatan Gubernur BI masih diisi oleh Destry Damayanti sebagai pejabat sementara menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri. Airlangga menilai, keputusannya menjadi kewenangan Kepala Negara.

"Ya kita serahkan ke Bapak Presiden, tetapi kami percaya karena di BI sudah ada sistem," kata Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Dia menjelaskan sistem yang berjalan di BI tersebut bisa diikuti oleh sosok yang nantinya menjadi Gubernur BI definitif. Selain itu, aspek kerja sama dalam kebijakan juga perlu menjadi perhatian.

"Jadi siapapun yang duduk di sana selama menjalankan sistem dan juga kerjasama baik fiskal-moneter itu akan baik untuk pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja," jelas dia.

Tak Ganggu Koordinasi KSSK

Sebelumnya, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pergantian pimpinan Bank Indonesia (BI) tidak mengganggu koordinasi maupun pengambilan kebijakan di KSSK. Menurut dia, Pejabat (Pjs) Gubernur BI Destry Damayanti telah lama terlibat dalam forum KSSK sehingga memahami proses koordinasi antarlembaga.

“Ibu Destry bukan pemain baru. Dia sudah terlibat dengan proses KSSK cukup lama,” ujar dia di Kantor LPS, Selasa (28/7/2026).

Purbaya menilai pengalaman Destry di Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi modal untuk menjaga kesinambungan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

“Bahkan dulu di LPS dan BI. Jadi knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kegiatan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan, komposisi KSSK pada dasarnya tidak mengalami perubahan signifikan meski terjadi pergantian pimpinan di Bank Indonesia. Ia menilai koordinasi antarlembaga tetap berjalan dengan baik karena seluruh anggota telah memahami mekanisme kerja KSSK.

Sebelumnya, pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka proses pemilihan pemimpin baru bank sentral. Mekanisme pengisian jabatan Gubernur BI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya.

Mengutip buku konsolidasi UU Bank Indonesia yang diterbitkan Departemen Hukum BI, Senin, 27 Juli 2026 dalam Pasal 41 ayat (1) menyebut Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).