Selamatkan Ribuan Pekerja Migran, Kementerian P2MI Sanksi Perusahaan Nakal

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berhasil mencegah keberangkatan 6.688 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terindikasi akan ditempatkan secara nonprosedural atau ilegal. Selain menyelamatkan ribuan nyawa, Kementerian P2MI juga menjatuhkan sanksi tegas terhadap puluhan lembaga penempatan nakal.

Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian P2MI, Rinardi, mengungkapkan bahwa tindakan pencegahan terhadap ribuan calon pekerja migran tersebut dilakukan sepanjang tahun 2025 lalu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Pencegahan PMI nonprosedural selama tahun 2025 mencapai kurang lebih 6.688 orang, yang terjaring dari 2.262 kegiatan pengawasan baik oleh kami di pusat maupun di daerah," ujar Rinardi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7/2026).

Pihak kementerian juga telah menjatuhkan sanksi kepada puluhan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

"Setahun terakhir ini kami aktif memberikan sanksi kepada PT-PT (P3MI) nakal. Setidaknya sudah ada 20-an, bahkan hampir 30 perusahaan yang kami jatuhi sanksi," tambahnya.

Rincian sanksi tersebut meliputi sembilan lembaga dikenakan sanksi administratif, lima lembaga telah menyelesaikan masa sanksi administratifnya, dua lembaga dicabut izin operasionalnya, serta empat lembaga direkomendasikan untuk pencairan depositonya.

"Termasuk terduga pelaku perekrutan ilegal juga kami proses hukum ke Aparat Penegak Hukum (APH). Dari hasil penindakan ini, kami juga berhasil mengupayakan pengembalian biaya proses penempatan kepada para CPMI yang gagal diberangkatkan, nilainya mencapai sekitar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)," papar Rinardi.

Selain penindakan fisik di lapangan, Kementerian P2MI bergerak aktif di ruang digital. Tercatat, sebanyak 2.109 tautan (link) yang terindikasi menyebarkan lowongan kerja migran palsu telah berhasil diblokir.

Langkah pengawasan siber ini berhasil menurunkan (takedown) sekitar 97 persen dari total 2.185 tautan mencurigakan yang sempat teridentifikasi di internet.

"Dari sisi perlindungan, kami rutin men-takedown akun-akun yang ditengarai menyebarkan berita bohong mengenai lowongan kerja di luar negeri," jelas Rinardi.

Kendati demikian, Rinardi mengakui bahwa akun-akun bodong penipu tersebut terus bermunculan kembali meski telah diblokir berkali-kali.

"Akun-akun seperti ini bisa dibuat kapan saja secara instan. Begitu satu mati, besoknya tumbuh lagi yang baru. Namun kami tegaskan, patroli siber ini tidak akan berhenti dan akan terus kami lakukan," tegasnya.

Langkah preventif Kementerian P2MI juga menyasar langsung ke kantong-kantong pelatihan kerja dan penyalur resmi. Saat ini, ada sedikitnya 192 lembaga yang masuk dalam radar pengawasan ketat, yang terdiri dari 137 P3MI dan 55 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

"Pengawasan langsung kami lakukan secara fisik ke 192 P3MI dan LPK tersebut. Sementara untuk pengawasan tidak langsung, kami perketat pada aspek verifikasi pengajuan rekomendasi," beber Rinardi.

Pengawasan administratif tersebut meliputi verifikasi pengajuan rekomendasi Consular Letters of Authority (CLA) dari Taiwan kepada 226 P3MI, penerbitan 185 surat keterangan bebas permasalahan, serta pengawasan intensif terhadap 14 kegiatan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.