Bos BPS: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Rekam Medis Perekonomian Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengibaratkan Sensus Ekonomi (SE) 2026 bentuk rekam medis perekonomian Indonesia. Itu sebabnya, ini menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah.

Dia pun mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif memberikan data yang benar. “Sensus ekonomi merupakan instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah. Sensus ekonomi ibarat medical check-up atau rekam medis perekonomian,” kata Amalia di Lampung melansir Antara, Sabtu (27/6/2026).

Menurut dia, data akurat dari sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan investasi, dan pemberdayaan dunia usaha. 

“Setiap informasi yang dihimpun akan menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Melalui SE2026, BPS menargetkan tersedianya data ekonomi yang lebih lengkap dan mampu menggambarkan perkembangan sektor usaha terbaru, termasuk ekonomi kreatif dan ekonomi hijau yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

Data hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi nasional.

SE2026 juga diharapkan mampu memberikan gambaran lebih utuh mengenai struktur usaha di Indonesia, memperbaiki frame data nasional, mendukung rebasing penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), hingga menghadirkan berbagai tinjauan analisis ekonomi.

Untuk mendukung kelancaran sensus, BPS memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, hingga asosiasi pelaku usaha. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi responden dalam proses sensus.

Sebelumnya, BPS resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door-to-door pada Senin, 15 Juni 2026. Melalui kegiatan ini, petugas akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan data ekonomi terbaru.

Dikutip dari laman BPS, Senin (15/6/2026), selain mendata usaha, petugas juga akan melakukan pemutakhiran informasi terkait kondisi sosial ekonomi keluarga. Pendataan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan ekonomi Indonesia hingga tingkat daerah.

Data hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan strategis, serta memotret tren perekonomian terkini. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengidentifikasi peluang maupun tantangan bisnis di masa mendatang.

BPS menjelaskan bahwa hasil sensus akan menghasilkan sejumlah informasi penting, mulai dari peta ekonomi Indonesia yang menggambarkan struktur ekonomi di berbagai wilayah, analisis sektoral berdasarkan skala usaha dan daerah, hingga berbagai kajian terkait ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

Sebelum tahap pendataan lapangan dimulai, BPS telah membuka pengisian kuesioner Sensus Ekonomi 2026 secara online sejak 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pada tahap tersebut, usaha menengah dan besar mendapatkan undangan melalui WhatsApp atau email untuk mengisi kuesioner secara mandiri.

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang belum menerima undangan pengisian online, pendataan akan dilakukan secara langsung oleh petugas lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

BPS mengimbau masyarakat untuk menerima kehadiran petugas Sensus Ekonomi 2026 dan memberikan data yang benar. Untuk memastikan keaslian petugas, masyarakat diminta memperhatikan atribut resmi yang digunakan, yaitu:

• Rompi SE2026
• Tanda pengenal yang dilengkapi QR code
• Surat tugas dari BPS setempat.

Dalam pelaksanaannya, BPS mengajak masyarakat mengingat prinsip "TIR", yakni Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia terjaga. BPS menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.