Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Diumumkan Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Tahun 2026 Batch 2 pada Kamis, 18 Juni 2026. Hasil seleksi dapat diakses peserta melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja.

Program PVN Batch 2 sebelumnya telah membuka pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi dan wawancara pada 10–17 Juni 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengimbau peserta untuk secara berkala memantau akun Skillhub masing-masing guna mengetahui hasil seleksi serta informasi lanjutan terkait pelaksanaan pelatihan.

“Pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026 menjadi tahap penting bagi peserta yang telah mengikuti seluruh proses. Kami mengimbau peserta untuk memantau akun Skillhub secara berkala dan memastikan kelengkapan data agar dapat mengikuti tahapan berikutnya,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Senin, (15/6/2026).

Ia menjelaskan, PVN merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.

“PVN dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta yang lolos diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha,” ujarnya.

PVN Batch 2 Tahun 2026 menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta yang akan mengikuti pelatihan di berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta yang lolos seleksi akan mengik uti kegiatan kick off dan orientasi program pada 22 Juni 2026.

Selain pelatihan gratis, peserta juga memperoleh fasilitas pendukung, antara lain makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan upaya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat keterkaitan antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan pengelola KEK dan PSN yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Yassierli mengatakan, pelatihan vokasi dan program magang ke depan akan diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil industri, sehingga lulusan dapat langsung terserap di dunia kerja.

"Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” ujar Yassierli kepada wartawan ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah telah mulai memetakan kebutuhan konkret dari masing-masing kawasan, termasuk kendala yang selama ini dihadapi, seperti kesiapan balai pelatihan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri.

"Jadi tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif,” ujar dia.

Yassierli menyebut pemerintah akan mengoptimalkan kuota pelatihan vokasi yang sudah tersedia agar benar-benar relevan dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, peserta pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk langsung bekerja setelah menyelesaikan program.

"Jadi ini insyaallah nanti akan difasilitasi oleh Kemenko, sehingga kita berharap kita masih punya kuota pelatihan, vokasi 60.000 yang sekarang yang sudah ada anggarannya, itu bisa kita benar-benar dekat dengan kebutuhan industri,” ujar Yassierli.

Selain itu, Kemnaker juga tengah menyiapkan skema lanjutan bagi peserta magang, termasuk fase sertifikasi setelah program selesai. Pemerintah menargetkan program magang ke depan memiliki sebaran yang lebih merata di seluruh Indonesia, sekaligus memastikan peserta mendapatkan pengalaman kerja yang relevan.

Di sisi lain, Yassierli mengakui adanya sejumlah aduan dalam pelaksanaan program magang. Pemerintah telah menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk dengan memberikan teguran hingga memasukkan perusahaan ke dalam daftar hitam (blacklist), serta memindahkan peserta ke perusahaan lain jika diperlukan.

Ke depan, pengawasan terhadap perusahaan peserta program magang akan diperketat untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan tujuan program