Pemerintah Tangkap Penilaian Positif dari Fitch Ratings

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memandang outlook Fitch Ratings sebagai momentum untuk semakin memperkuat konsistensi kebijakan ekonomi. Pasca lembaga pemeringkat global tersebut merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada kategori investment grade 'BBB'.

"Peringkat BBB yang dipertahankan mencerminkan pengakuan atas fundamental ekonomi Indonesia yang solid. Revisi outlook menjadi negative kami jadikan dorongan untuk semakin memperkuat konsistensi kebijakan, memperluas basis penerimaan negara, dan mengakselerasi reformasi struktural," ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Dalam penilaiannya, Fitch secara eksplisit mengakui sejumlah kekuatan fundamental perekonomian Indonesia. Kemenko Perekonomian mengklaim, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan sekitar 5 persen per tahun merupakan yang tertinggi di antara peers kategori BBB, atau dua kali lipat dari rata-rata median kelompok tersebut.

"Rasio utang pemerintah terhadap PDB juga tercatat jauh di bawah median peers, mencerminkan disiplin fiskal yang konsisten," imbuh Menko Airlangga.

Lebih jauh, Fitch memberikan penyesuaian kualitatif positif (Qualitative Overlay +1 notch) kepada Indonesia. Itu dinilai sebagai pengakuan atas rekam jejak stabilitas makroekonomi dan prospek pertumbuhan jangka menengah yang kuat.

"Indonesia juga tercatat tidak pernah melakukan restrukturisasi utang publik selama lebih dari 20 tahun," kata Menko Airlangga.

Merespons hasil penilaian tersebut, Pemerintah berkomitmen mengakselerasi sejumlah agenda reformasi struktural. Di sisi penerimaan negara, reformasi perpajakan melalui implementasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus diperkuat untuk meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak.

Agenda hilirisasi industri dan optimalisasi aset negara terus diperkuat melalui Danantara yang akan mendorong investasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian. Sekaligus memperkuat struktur ekspor Indonesia agar lebih berorientasi pada produk bernilai tambah tinggi dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah yang rentan terhadap volatilitas harga global.

Pemerintah juga menegaskan kembali komitmen penuh terhadap kerangka fiskal yang berlaku, termasuk batas defisit anggaran sebesar 3 persen PDB yang tetap menjadi jangkar kebijakan fiskal nasional.

"Seluruh program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan pembangunan infrastruktur, dirancang dan dilaksanakan dalam koridor fiskal yang terukur," ungkap Airlangga.

Sejalan dengan itu, reformasi iklim investasi dan tata kelola bakal terus dijalankan melalui implementasi berbagai regulasi untuk kemudahan berusaha dan perizinan.

Salah satunya implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang memberikan kepastian berinvestasi bagi para pelaku usaha, serta penguatan agenda pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

"Indonesia telah melewati berbagai tantangan global dengan fundamental yang semakin menguat. Kami optimis bahwa konsistensi kebijakan dan akselerasi reformasi struktural yang terus kami jalankan akan membawa Indonesia kembali ke outlook yang positif, dan pada saatnya ke peringkat yang lebih tinggi," pungkas Menko Airlangga.