Pengusaha Tekstil Protes Perjanjian Dagang Indonesia-AS, Soroti Masalah Ini

Liputan6.com, Jakarta - Kalangan pertekstilan Nasional menolak Impor Worn Clothing atau pakaian bekas imbas kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat Aggreement on Reciprocal Trade (ART) khususnya di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), kelompok pengusaha kecil produsen pakaian jadi yang terhimpun dalam Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB).

Sebelumnya, sektor TPT telah menandatangani 2 MOU terkait pembelian kapas dan pembelian worn clothing sebagai prasyarat mendapatkan kuota ekspor ke AS dengan bea masuk 0%.

“Kalau untuk impor kapas kami sangat mendukung karena untuk kebutuhan bahan baku industri, tapi untuk pakaian bekas kami sangat berkeberatan karena akan mengganggu pasar anggota kami," kata Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman, di Bandung, Rabu (25/2/2026).

Nandi pun menjelaskan bahwa tindakan tegas terhadap penjual pakaian bekas beberapa waktu lalu ada sedikit pengaruh terhadap pasar bagi IKM.

“Permintaan mulai ada, tapi belum sepenuhnya karena beberapa importir besar belum ditindak. Kami justru minta praktik importir pakaian bekas yang ada diberantas sepenuhnya, bukannya malah impornya dibuka," tambahnya.

Ia meminta pemerintah memikirkan nasib IKM yang juga mempekerjakan jutaan orang, bukan satu atau dua perusahaan eksportir besar saja yang dengan segala cara memaksakan kehendaknya termasuk mengorbankan IKM.

"Karena meskipun mereka bilang yang masuk adalah cacahan tapi apajaminannya kalau yang masuk bukan baju bekas?. Apalagi masuknya lewat Kawasan Berikat yang sudah jadi rahasia umum sembagai tempat rembesan barang impor ilegal," ujarnya.

Disisi lain, Ketua Umum Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI), Rudiansyah menyatakan bahwa pihaknya mendukung jika yang diimpor adalah cacah yang akan kembali didaur-ulang menjadi bahan baku garment.

Namun pihaknya tetap mewanti-wanti pihak terkait untuk tidak bermain-main karena sekali dibuka jalan bagi pakaian bekas, maka akan sulit menutupnya.

“Sebagai pihak yang concern melindungi konsumen tentunya kami tidak mau pasar dipenuhi dengan baju-baju bekas dengan mempertimbangkan berbagai resiko serta dampak ikutannya," ujar Rudiansyah.

Rudiansyah pun mengungkit praktik importasi pakaian bekas selama lebih dari 15 tahun yang tidak dapat diatasi pemerintah meskipun ada aturan larangannya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kekhawatiran berbagai pihak cukup beralasan karena penjelasan dari pihak terkait sangat meragukan. Meskipun pihak terkait menyatakan bahwa yang akan diimpor dalam bentuk cacahan, namun mereka menyebutnya sebagai worn clothing.

Berdasarkan definisi dari World Costum Organization (WCO) yang diadopsi oleh Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), worn clothing termasuk kedalam kode HS 6309 sedangkan dalam bentuk cacahandisebut sebagai rags termasuk kedalam kode HS 6310.

“Jika yang diimpor adalah worn clothing maka sudah jelas bahwa barang tersebut adalah pakaian bekas," pungkasnya.