Dana PMN Rp 6,68 Triliun Diguyur Buat KPR Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) langsung menyalurkan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total PMN yang diterima SMF senilai Rp 6,68 triliun langsung disalurkan ke bank penyalur KPR rumah subsidi tersebut.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan, pihaknya menerima pencairan dana pada penghujung 2025 lalu. Tak butuh waktu lama, dana itu langsung diteruskan ke bank penyalur ditambah dengan dana internal SMF. Totalnya mencapai Rp 8,03 triliun.

"Jadi pada waktu Rp 6,68 triliun itu kami terima, kami langsung mem-bridging-nya dengan kita punya dana internal, kita ambil dari pasar modal, kita jadiin satu menjadi Rp 8,03 triliun, langsung malam itu kita salurkan kepada bank-bank penyalur KPR FLPP," ungkap Ananta dalam konferensi pers di Surakarta, Jawa Tengah, ditulis Jumat (13/2/2026).

Dia menjelaskan, penyaluran paling besar mengarah ke PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan BTN Syariah yang kini jadi Bank Syariah Nasional (BSN). Dia menjelaskan, ada sekitar 15 bank penyalur KPR subsidi yang menerima terusan dana PMN itu.

"Jadi malam itu habis semua. Gak sempat kita yang namanya kita hold sebentar itu enggak, langsung kita distribusikan," tegas dia.

Dia menerangkan lagi, SMF memegang porsi 25 persen dalam pemenuhan program KPR FLPP, 75 persen lainnya dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebelumnya, Pemerintah resmi memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,68 triliun kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Langkah ini diambil untuk memperkuat pembiayaan rumah yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2025.

Berdasarkan salinan PP tersebut, dikutip Rabu (4/2/2026), penambahan modal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penugasan pemerintah dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Penggunaan Dana

Dana ini akan digunakan untuk:

• Penyediaan Likuiditas: Memberikan dukungan pendanaan jangka menengah atau jangka panjang kepada perbankan penyalur KPR FLPP.

• Keterjangkauan Hunian: Menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan agar tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.

Nilai pasti dari penambahan penyertaan modal negara ini adalah sebesar Rp 6,68 triliun.Seluruh dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Suntikan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SMF sebagai secondary mortgage facility dalam menyalurkan dana murah ke perbankan. Dengan adanya likuiditas yang cukup, diharapkan lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa mendapatkan akses KPR dengan bunga tetap dan cicilan yang ringan.

Peraturan Pemerintah ini mulai resmi berlaku sejak tanggal diundangkan pada 30 Desember 2025 oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.