Kantongi Margin Fee 7%, Bulog Ubah dari Rugi Jadi Untung

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan margin fee 7% bagi Perum Bulog. Atas ketetapan ini, Bulog diproyeksi bisa mengantongi keuntungan hingga Rp 2,5 triliun dari sebelumnya rugi Rp 550 miliar.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, margin fee 7% untuk Bulog membawa berkah. Salah satunya berdampak kepada keuangan perusahaan yang semakin sehat.

"Nah ini berkah juga, berkah juga untuk Bulog dalam hal ini, karena syukur alhamdulillah kemarin juga dibahas kenaikan 7% ini mudah-mudahan tahun 2026 ke depan selanjutnya ini akan menambah semangat Bulog. Dalam hal ini dengan margin fee tahun 2026 nanti ini akan menambah kinerja Bulog sendiri," tutur Rizal, ditemui di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Ketentuan ini mengubah keuntungan Rp 50 per kilogram beras yang dikelola oleh Bulog. Direktur Keuangan Bulog, Hendra Susanto menuturkan ada kenaikan cukup besar dengan margin 7% tadi.

Dalam hitungannya, Bulog bisa mengantongi keuntungan sekitar Rp 2,4-2,5 triliun dengan aturan baru tersebut. Alhasil, kondisi keuangan Bulog bisa semakin sehat.

"Yang kerugian Rp 550 miliar itu baru angka sementara karena marginnya masih Rp 50. Kalau nanti disetujui oleh pemerintah Bulog diberikan margin 7%, maka Bulog akan membukukan keuntungan sebesar 2,4 sampai 2,5 triliun. Jadi akan sangat sehat bagi Bulog," jelas dia.

Hendra menjelaskan, angka 7% tidak muncul secara tiba-tiba, namun merujuk pada hitungan wajar untuk BUMN yang melaksanakan penugasan. Dia turut merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025, Bulog bisa mendapat kompensasi dan margin yang wajar.

"Yang wajarnya setelah kita hitung, kita sudah minta pendapat dari ahli dari UGM, itu average antara 7 persenan gitu. Itu sama dengan BUMN penerima subsidi yang lain. Nah ini makanya kita usulkan," ujar dia.

"Ini sedang kita usahakan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama peraturan itu sudah bisa ditetapkan sehingga Bulog bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada negara," sambung Hendra.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani memastikan biaya operasional bisa ditutupi dengan margin fee 7% yang ditetapkan pemerintah. Termasuk untuk mengirim beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga ke Papua.

Keputusan margin fee telah ditetapkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Angka ini mengacu pada besaran keuntungan di BUMN pengampu subsidi lainnya seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

"7% ini mengacu dengan persentasenya teman-teman BUMN yang lain, yaitu teman-teman PLN maupun Pertamina, dan lain sebagainya," ungkap Ahmad ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia mengisahkan, mulanya diajukan margin fee 10%, tetapi setelah dipertimbangkan Kementerian Keuangan hingga Kementerian Pertanian, ditetapkan angka margin 7%. Menurut dia, angka ini sudah cukup dibandingkan nilai untung Rp 50 per kilogram (kg) beras.

"7% juga menurut kami sudah cukup mewadahi daripada dengan margin yang dari 2014 itu hanya 50 rupiah. Itu sangat jauh sekali dibandingkan dengan kebutuhan operasional Bulog yang cukup tinggi," tuturnya.

Dia menerangkan lagi, mandat Bulog dari negara adalah menyalurkan beras SPHP dari Sabang hingga Merauke. Ada biaya tinggi karena perlunya multimoda dalam mengirimkan beras.

"Sabang sampai Merauke ini kan banyak pulau-pulau gitu, bukan kaya di Eropa atau di Amerika, di Cina. Itu kan mereka satu dataran, satu land yang tidak terputus. Jadi mereka mudah, cost-nya jadi lebih murah. Nah kita kan harus menggunakan kapal, dengan pesawat dan lain sebagainya," jelas Ahmad.