Rusun Subsidi di Meikarta Bakal Punya 18 Tower

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan persiapan lahan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta, Cikarang. Ada dua titik yang akan menjadi lahan pembangunan

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, kedua titik lahan masing-masing seluas 10 hektare. Rencananya, pembangunan 18 tower akan berjalan di kedua lahan.

"Karena nanti itu kalau 10 hektare bisa (bangun) 18 tower ya,” katanya saat mengunjungi dua titik lahan tersebut, di Meikarta, Sabtu (17/1/2026).

Maruarar menyampaikan, pihaknya akan menyesuaikan rencana tersebut dengan regulasi. Agar, segala fasilitas yang diinginkan bisa terbangun bersama.

“Nanti kita cek aturannya bisa berapa ke atas. Satu tower bisa berapa unit ya, sehingga sedapat mungkin fasilitas itu juga ada di tempat itu,” ungkapnya.

Menteri PKP Maruarar Sebut Meikarta Bakal jadi Salah Satu Lokasi Rusun Subsidi

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun (rusun) subsidi.  Selain itu, pihaknya juga akan mengundang pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan mengenai rusun subsidi pada Rabu, 14 Januari 2026.

“Ya, tadi kita sudah bahas, tadi saya sudah minta data dari Perumnas ada di mana saja, dari pengembang-pengembang swasta punya lokasi di perkotaan di mana saja. Salah satunya di Meikarta,” kata Ara dikutip dari Antara, Selasa, 13 Januari 2026.

Maruarar akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.

"Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta," ujar dia.

Pihaknya akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.

"Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta," ujar dia.

Kementerian PKP kemudian melakukan kajian kenapa hal itu tidak bisa dilaksanakan, karena sebetulnya aturannya sudah ada tapi tidak dilaksanakan, jadi kementerian melihat terkait dengan harga yang bisa dibiayai oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kementerian PKP sudah membuat konsep rusun subsidi dan saat ini dalam proses tentu setiap kebijakan harus dibicarakan dengan seluruh pemangku kepentingan yang akan ikut dalam keputusan menteri PKP tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Menteri PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini. Kepastian tersebut disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri terkait percepatan penanganan bencana, yang dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Rabu (17/12/2025).

Maruarar mengatakan percepatan pembangunan huntap dilakukan berkat arahan langsung Presiden Prabowo Subianto serta kuatnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait.

“Tadi malam kami sudah rapat bersama Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Kepala BPKP, Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Sekda Aceh. Ini menunjukkan koordinasi berjalan sangat intens dan cepat,” ujar Maruarar Sirait.

Ia menegaskan, meski penanganan bencana masih berada dalam tahap tanggap darurat, pemerintah sudah menyiapkan pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang dapat langsung dikerjakan.“Per hari ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hunian sementara, tapi hunian tetap,” tegasnya.