Krisis Venezuela: Presiden Nicolas Maduro Ditangkap, Utang Bengkak hingga USD 170 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Krisis utang Venezuela kembali menjadi perhatian dunia internasional setelah perubahan politik besar di negara Amerika Latin tersebut mengguncang lanskap ekonomi dan keuangan global.

Penangkapan Presiden Nicolas Maduro menyoroti kembali salah satu kasus gagal bayar utang negara terbesar di dunia yang hingga kini belum terselesaikan, dengan nilai kewajiban yang terus membengkak akibat bunga tertunggak, gugatan hukum, serta klaim arbitrase internasional.

Venezuela secara resmi mengalami gagal bayar pada akhir 2017, setelah pemerintah dan perusahaan minyak milik negara, Petroleos de Venezuela (PDVSA), gagal memenuhi kewajiban pembayaran obligasi internasional.

Sejak saat itu, negara kaya minyak tersebut terputus dari pasar modal global akibat kombinasi krisis ekonomi domestik, salah urus fiskal, dan sanksi Amerika Serikat. Kondisi ini membuat Venezuela tidak hanya menunggak pokok utang, tetapi juga menghadapi akumulasi bunga dan denda yang mendorong total kewajiban eksternal melonjak jauh melampaui nilai awal obligasi.

Analis memperkirakan Venezuela masih memiliki sekitar USD 60 miliar, sekitar Rp 1.004 triliun (kurs USD 1 = Rp 16.745) obligasi gagal bayar, sementara total kewajiban luar negeri—termasuk utang PDVSA, pinjaman bilateral, serta putusan arbitrase internasional (forum penyelesaian sengketa alternatif) diperkirakan mencapai USD 150-170 miliar, sekitar Rp 2.511-2.846 triliun.

Angka ini sangat kontras dengan kondisi ekonomi negara tersebut, mengingat Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan PDB nominal Venezuela pada 2025 hanya sekitar USD 82,8 miliar, sekitar Rp 1.386 triliun sehingga rasio utang terhadap PDB menembus 180–200 persen.

Situasi ini diperparah oleh meningkatnya aktivitas spekulatif sejak Presiden AS Donald Trump kembali berkuasa pada Januari 2025, yang memicu taruhan pasar terhadap potensi perubahan kebijakan dan politik di Caracas.

Di tengah ketidakpastian tersebut, pertanyaan utama pun mengemuka: siapa saja pihak yang berhak menagih utang Venezuela dan bagaimana peluang restrukturisasinya?

Salah satu aset paling strategis dalam pusaran krisis ini adalah Citgo, perusahaan penyulingan minyak berbasis di Amerika Serikat yang saham mayoritasnya dijaminkan oleh PDVSA untuk obligasi yang jatuh tempo pada 2020.

Citgo kini menjadi pusat pertarungan hukum di pengadilan AS, dengan para kreditur berupaya menyita atau melelang aset tersebut guna memulihkan klaim mereka.

Pengadilan Delaware mencatat klaim terhadap perusahaan induk Citgo, PDV Holding, mencapai sekitar USD 19 miliar, sekitar Rp 318 triliun jauh melampaui estimasi nilai total aset Citgo itu sendiri. Kondisi ini membuat proses pemulihan utang menjadi semakin kompleks dan berlarut-larut.

Mayoritas kreditur komersial Venezuela terdiri dari pemegang obligasi internasional, termasuk investor utang bermasalah atau yang kerap disebut vulture funds. Selain itu, sejumlah perusahaan energi multinasional seperti ConocoPhillips dan perusahaan tambang Crystallex berhasil memperoleh putusan arbitrase internasional atas penyitaan aset mereka oleh Caracas di masa lalu.

Putusan ini telah diakui oleh pengadilan AS dan membuka jalan bagi mereka untuk menagih melalui penyitaan aset Venezuela di luar negeri.

Venezuela juga memiliki kreditur bilateral, terutama Tiongkok dan Rusia, yang selama bertahun-tahun memberikan pinjaman besar kepada pemerintahan Hugo Chavez dan Nicolas Maduro. Namun, transparansi data utang menjadi masalah serius karena Venezuela sudah lama tidak merilis statistik utang yang komprehensif.

Dengan banyaknya klaim hukum, beragam jenis kreditur, serta ketidakpastian politik, analis menilai restrukturisasi utang Venezuela akan sangat rumit dan memakan waktu panjang.

Program IMF berpotensi menjadi penopang utama restrukturisasi, namun Venezuela belum melakukan konsultasi rutin dengan IMF selama hampir dua dekade dan masih terblokir dari pembiayaan lembaga tersebut.

Di sisi lain, sanksi AS sejak 2017 menjadi penghalang besar. Tanpa izin eksplisit dari Departemen Keuangan AS, Venezuela praktis tidak dapat menerbitkan atau merestrukturisasi utangnya secara legal di pasar internasional.

Meski risiko masih besar, obligasi Venezuela justru mencatat kenaikan imbal hasil sekitar 95 persen sepanjang 2025. Saat ini, obligasi tersebut diperdagangkan di kisaran 27–32 sen per dolar.

Analis Citigroup memperkirakan pengurangan pokok minimal 50 persen diperlukan agar utang Venezuela kembali berkelanjutan, dengan potensi pemulihan nilai di kisaran 40 sen per dolar jika disertai instrumen tambahan berbasis harga minyak.

Namun, di tengah ekonomi yang masih rapuh, produksi minyak yang terbatas, serta tekanan geopolitik, jalan Venezuela menuju pemulihan utang dinilai masih panjang dan penuh ketidakpastian.