BSI Resmi Jadi Bank BUMN

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk resmi berstatus menjadi badan usaha milik negara (BUMN) setelah persetujuan penambahan nama Persero. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Kini, BSI menyandang nama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Menjadikannya sebagai entitas BUMN, bukan merupakan anak perusahaan BUMN. RUPSLB perubahan nama dan anggaran dasar perseroan ini dilaksanakan pada Senin, 22 Desember 2025.

Mengutip dokumen mata acara RUPSLB, persetujuan perubahan anggaran dasar masuk dalam mata acara pertama. Termasuk penyesuaian nama perseroan. "Penyesuaian nama Perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk," seperti dikutip, Selasa (23/12/2025).

Informasi, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang BUMN, dengan adanya hak-hak istimewa Negara Republik Indonesia dalam kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna di BSI menyebabkan status Perseroan terkategori sebagai BUMN, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 94 UU BUMN, Perseroan wajib menyesuaikan dengan ketentuan UU BUMN.

Kemudian, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 2/2024 & penjelasannya, Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak utama bank sebagaimana anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dengan berlakunya POJK 2/2024, maka Perseroan sebagai bank umum syariah juga wajib menyesuaikan ketentuan dalam anggaran dasar terkait penerapan tata kelola syariah sesuai ketentuan POJK 2/2024 berikut peraturan pelaksanaannya.Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 29 ayat (2) AD BSI mengatur bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Lalu, Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1) & c.3) AD BSI bahwa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk: a. menyetujui dalam RUPS mengenai perubahan anggaran dasar BSI; dan b. mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mata acara RUPS.RKAP 2026

Selain itu, BSI juga turut membahas mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) untuk periode 2026. Topik ini masuk dalam mata acara kedua yang dimintakan persetujuan dalam RUPSLB.

Masih dalam dokumen yang sama, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15G ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) UU BUMN, bahwa Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan dan menyampaikannya ke RUPS untuk mendapatkan persetujuan, dengan terlebih dahulu harus ditelaah oleh Dewan Komisaris.

Lalu, Berdasarkan Surat BP BUMN 14 November 2025, mata acara ini telah disetujui untuk diputuskan dalam Rapat.

"Dalam RUPSLB akan dimintakan persetujuan pemegang saham terhadap pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP Tahun 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan," seperti dikutip.

Tambahan informasi, sebelumnya BSI sebagai anak perusahaan dengan pemegang saham terbesar yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, diikuti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemegang saham Seri B. Badan Pengaturan BUMN menjadi pemegang saham Seri a Dwiwarna.