Menteri PKP Evaluasi Penyaluran Rumah Subsidi 2026, Ini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengevaluasi realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026. Evaluasi dilakukan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk membahas capaian penyaluran, berbagai kendala di lapangan, serta langkah konkret untuk mencapai target 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun.

Rapat berlangsung di Ruang Menteri PKP, Lantai 21 Wisma Mandiri, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menuturkan, tujuan utama program perumahan adalah menyediakan hunian bagi rakyat. Ia mengapresiasi dukungan seluruh pihak, termasuk pengembang, perbankan, dan para konsumen, serta menegaskan pentingnya membangun kerja sama yang solid untuk mencapai tujuan tersebut.

“Tujuan kita adalah membangun perumahan bagi rakyat. Kita harus menjadi tim yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pengembang, perbankan, dan seluruh pihak yang telah bekerja sama. Kepada para konsumen, saya juga menerima dan menghargai setiap masukan yang disampaikan,” kata Ara.

BP Tapera melaporkan  potensi permintaan (demand) penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 39.155 unit dan potensi pasokan (supply) sebanyak 27.443 unit. Potensi itu menjadi salah satu fokus dalam upaya mengoptimalkan penyaluran rumah subsidi hingga akhir tahun.

Selain itu, berdasarkan paparan BP Tapera, realisasi penyaluran KPR subsidi melalui skema FLPP per 9 Oktober 2026 mencapai 177.161 unit atau 50,62% dari target 350.000 unit. Capaian itu terdiri atas 177.140 unit rumah tapak dan 21 unit rumah susun.

Untuk mendukung pencapaian target, masing-masing deputi BP Tapera memaparkan rencana kegiatan pemasaran di wilayah tanggung jawabnya. Rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan target penyaluran dan potensi di setiap provinsi, serta mencakup langkah untuk memperluas jangkauan calon debitur dan meningkatkan realisasi akad KPR FLPP.

Setiap wilayah didorong memiliki target dan rencana tindak lanjut yang jelas, termasuk penentuan lokasi, bank penyalur, jadwal pelaksanaan, serta penanggung jawab. Melalui pembagian tugas yang terukur, potensi penyaluran di setiap daerah diharapkan dapat menjadi realisasi akad secara lebih optimal.

Selain itu, BP Tapera juga memperkuat strategi pemasaran melalui audiensi, sosialisasi, dan pembukaan open booth di instansi pemerintah, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau calon debitur potensial, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program KPR Sejahtera FLPP, dan mendorong calon konsumen melanjutkan proses pengajuan pembiayaan hingga akad.

Upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan perusahaan swasta dan mitra strategis yang menghadirkan program khusus bagi calon debitur.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan pentingnya menjaga kolaborasi seluruh ekosistem perumahan agar manfaat program FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurut dia, seluruh pihak perlu menjaga komitmen dan mengoptimalkan upaya percepatan agar capaian penyaluran tahun ini dapat terus meningkat.

"Program ini harus semakin meluas lagi dan kebermanfaatannya untuk masyarakat luas. Kami tetap berharap tahun ini kita masih kompak, full power, untuk mencapai target maksimal. Mudah-mudahan realisasi tahun lalu itu bisa kita kalahkan,” tutur Heru mengutip keterangan resmi, Sabtu (10/10/2026).

Heru menambahkan, sisa waktu sekitar dua setengah bulan hingga akhir 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal melalui kerja sama yang semakin intensif antara BP Tapera, perbankan, pengembang, dan seluruh ekosistem perumahan.

Dalam rapat tersebut, berbagai masukan turut disampaikan oleh para pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penyaluran FLPP.

Dari sisi pengembang, salah satu masukan yang disampaikan adalah penguatan strategi pemasaran rumah subsidi melalui pendekatan konvensional dan digital. Kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan kualitas calon pembeli yang berpotensi mengakses pembiayaan FLPP.

Sementara itu, dari sisi perbankan, salah satu kendala yang menjadi perhatian adalah progres pembangunan fisik rumah, khususnya penyediaan listrik dan air.

Untuk itu, diperlukan dukungan dan koordinasi dengan pengembang agar rumah dapat segera siap dihuni dan proses pembiayaan dapat berjalan lebih optimal. Masing-masing bank penyalur, yakni BTN, BRI, Mandiri, BSN, dan BJB, turut memaparkan realisasi penyaluran serta komitmen untuk mendukung pencapaian target FLPP 2026.

Sementara itu, perwakilan konsumen menyampaikan pendapatnya agar para pengembang untuk memasarkan dan menjual rumah sesuai dengan kondisi serta spesifikasi yang ditawarkan, sehingga konsumen memperoleh hunian yang sesuai dengan informasi yang disampaikan.

Melalui evaluasi dan penguatan koordinasi ini, Kementerian PKP bersama BP Tapera, perbankan, pengembang, dan seluruh ekosistem perumahan berkomitmen mempercepat realisasi FLPP 2026.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi permintaan dan ketersediaan rumah, mengatasi berbagai hambatan penyaluran, serta memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.