BP Tapera Bebaskan Biaya Administrasi KPR FLPP bagi Warga Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta - BP Tapera menawarkan pembebasan biaya administrasi bagi calon debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari lingkungan Muhammadiyah. Langkah ini dilakukan guna memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah bersubsidi.

Program kolaborasi ini memanfaatkan jaringan anggota Muhammadiyah yang tergolong sebagai salah satu pasar potensial. Upaya tersebut beriringan dengan komitmen BP Tapera mengejar target penyaluran 350.000 unit rumah pada 2026.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengatakan, pihaknya bakal mengoptimalkan kemitraan dengan organisasi maupun perusahaan yang memiliki basis anggota atau pekerja dalam jumlah besar demi menjangkau calon pembeli secara langsung.

“Yang cukup menarik di sini Muhammadiyah, kita sudah bermitra, di sini pun ada program bebas biaya administrasi dari calon debitur untuk calon debitur dari lingkungan Muhammadiyah,” ujar Sid dalam rapat koordinasi evaluasi penyaluran KPR FLPP di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Sid menjelaskan, BP Tapera akan mengidentifikasi calon pembeli potensial lewat kemitraan tersebut. Selanjutnya, mereka bakal diarahkan untuk meninjau langsung unit rumah yang tersedia bersama bank penyalur dan pihak pengembang.

“Kita matangkan, kita identifikasi mana target-target market di wilayah-wilayah tersebut, dan kita bersama-sama undang mereka untuk datang ke perumahannya atau dalam sosialisasi,” kata Sid.

BP Tapera menilai kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat efektif memperluas jangkauan pemasaran KPR FLPP. Strategi ini dijalankan secara bersamaan dengan kegiatan pemasaran langsung di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat permintaan (demand) serta pasokan (supply) rumah yang memadai.

Melalui skema pembebasan biaya administrasi tersebut, BP Tapera berharap makin banyak warga Muhammadiyah yang memenuhi kriteria dapat mengakses pembiayaan rumah bersubsidi, sekaligus mendukung pencapaian target nasional penyaluran FLPP pada 2026.