Indonesia Tak Impor LNG pada 2025, Bahlil Bocorkan Strateginya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah berhasil mengamankan pasokan liquefied natural gas (LNG) untuk kebutuhan dalam negeri sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor LNG pada 2025. Keberhasilan ini dicapai meski pada awalnya terdapat potensi defisit hingga 50 kargo.

“Sekalipun awalnya defisitnya itu 50 kargo, kita bagaimana pun caranya mengatur sampai alhamdulillah tidak melakukan impor,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, dikutip dari Antara, Senin (24/11/2025).

Menurut Bahlil, potensi defisit muncul akibat lonjakan permintaan domestik yang melebihi perencanaan awal pemerintah. Sementara itu, kontraktor wilayah kerja (WK) gas bumi yang memproduksi LNG telah terikat kontrak ekspor, sehingga volume untuk pasar domestik menjadi terbatas.

Kontrak ekspor tersebut telah disepakati sejak fase plan of development (POD) WK gas bumi. Pada masa itu, pasar dalam negeri belum mampu menyerap LNG, sehingga pasar ekspor menjadi pilihan utama untuk menjamin kepastian investasi.

“Ini kita tidak bisa mundur (dari kontrak ekspor), kita harus menghadapinya, karena kalau tidak, kita bisa di-blacklist global,” tegas Bahlil.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mendorong terwujudnya kedaulatan energi, salah satunya dengan menekan ketergantungan terhadap impor. Untuk mencari solusi atas potensi defisit LNG, pemerintah memutuskan menunda sejumlah kargo ekspor hingga 2026 agar kebutuhan domestik tetap aman.

Secara terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan langkah-langkah teknis yang dilakukan, salah satunya mengalihkan ekspor gas dari Sumatera untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sementara itu, ekspor gas dari Natuna akan dimaksimalkan ke Singapura sesuai kontrak yang berlaku.

“Nanti yang Natuna kami maksimalkan (ekspor) ke Singapura. Kemudian, ada yang kami ambil kargo dari ekspor untuk ke dalam negeri. Itu kami divert (alihkan) untuk (ekspor) ke tahun berikutnya),” ujar Djoko.

Terkait kebutuhan LNG pada 2026, Djoko mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait. Ia memastikan pola penyesuaian ekspor dan alokasi domestik akan kembali menjadi opsi utama jika ada potensi ketidakseimbangan pasokan.

“2026 lagi dibahas. Insya Allah kami atur dengan cara yang sama,” kata Djoko.

Langkah pemerintah menahan sebagian ekspor LNG dinilai penting untuk menjaga keamanan energi nasional. Selain memastikan kebutuhan listrik dan industri terpenuhi, strategi ini juga menjadi bagian dari kebijakan besar Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang.

Melalui pengaturan ulang ekspor hingga pengalihan pasokan dari beberapa wilayah produksi, pemerintah optimistis kebutuhan LNG domestik dapat dikelola tanpa mengandalkan impor.