Bos Danantara Mau Bahas Rencana Impor KRL Bareng Menhub Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria akan membahas rencana impor KRL bekas dari Jepang dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Pertemuan disebut akan dilakukan Jumat, 2 Oktober 2026.

Hal ini menindaklanjuti rencana impor KRL bukan baru dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan operasional di Jabodetabek.

"Hari ini harusnya saya ada pertemuan dengan Pak, ini hari Jumat, kan ya? Iya. Harus nya ada pertemuan dengan Pak Menhub untuk berdiskusi," ungkap Dony di Tribrata Hotel, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Dia mengatakan rencana impor KRL itu tidak akan dilakukan sembarangan, ada pertimbangan mengenai manfaat dan biaya yang perlu dikelarkan. Dia belum bisa memutuskan sebelum melakukan diskusi menyeluruh.

"Nanti penjelasan bagaimana kita mesti melihat cost and benefit-nya, ya. Mana keuntungannya berapa, apa yang kita dapatkan dari situ, karena percepatan daripada transportasi publik kita juga, kan? Tapi nanti akan kita diskusikan dengan Pak Menhub," jelas dia.

Kepala Badan Pengaturan BUMN ini menyampaikan akan menghitung keperluan armada yang bisa dipenuhi produksi lokal maupun impor. "Kita balance-kan antara kebutuhannya dengan kapasitas produksinya INKA. Sisanya, itu yang akan kita lakukan alternatif," ucapnya.

Rencana KAI Impor

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Langkah ini diambil sebagai solusi transisi mendesak di tengah keterbatasan kapasitas produksi kereta dalam negeri.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan kebijakan impor kereta tidak baru ini menjadi opsi paling realistis untuk merespons tingginya komplain pengguna jasa.

"Ini sebagai transisi kita," ujar Bobby saat ditemui di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 23 September 2026.

Bobby menjelaskan, impor KRL bekas tergolong mendesak mengingat banyaknya armada yang sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Selain itu, proses pengadaannya relatif singkat—hanya memakan waktu 1 hingga 2 bulan setelah mendapat persetujuan.

Sebaliknya, impor kereta baru membutuhkan waktu hingga 1-2 tahun dan berisiko mengganggu iklim produksi industri dalam negeri.

"Kalau kita impor baru, nantinya produksi kereta dalam negeri akan terganggu. Kalau bekas ini hanya untuk transisi," ujar dia.

Secara keseluruhan, KAI mengusulkan impor sebanyak 23 rangkaian KRL. Rinciannya terdiri atas 7 rangkaian dengan formasi 12 gerbong (SF-12) dan 16 rangkaian dengan formasi 8 gerbong (SF-8).

"Kami usulkan untuk kereta yang tidak baru ini tujuh Trainset dengan SF-12 ditambah 16 Trainset dengan SF-8. Kenapa kami bedakan SF-nya? Karena masih ada peron-peron di stasiun kita yang tidak siap dengan 12 gerbong," papar Bobby.

Armada impor dari Jepang tersebut ditargetkan dapat beroperasi hingga 10 tahun mendatang, sembari menunggu peningkatan kapasitas serta perbaikan fasilitas produksi KRL di dalam negeri. "Rencana akan kita pakai 10 tahun dan ini segera kita lakukan karena sudah banyak komplain," pungkasnya.