OJK Optimistis Target Inklusi Keuangan 98% Segera Tercapai

Liputan6.com, Surabaya - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025. Dari sejumlah kegiatan, OJK mampu memberikan sejumlah catatan yang mengalami peningkatan signifikan sehingga optimis inklusi keuangan mampu mencapai 98 persen.

Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penyelenggaraan BIK merupakan bagian dari program gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Pencapaian BIK 2025 tidak terlepas dari dukungan kementerian, lembaga, dan Pelaku Jasa Keuangan (PUJK), dan sejumlah daerah yang telah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"Ini tentunya luar biasa dalam mencapai tujuan kita semua, mencapai target literasi dan inklusi keuangan yang telah ditetapkan dalam rencana jangka panjang nasional, yaitu mencapai 98 persen inklusi keuangan di tahun 2045. Rasanya ini juga merupakan satu pekerjaan rumah kita semua bagaimana kita bisa mencapai ini dan ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, harus melakukan sinergi dan kolaborasi," ujar Friderica pada FinExpo di Tunjungan Plaza Surabaya, Jumat (24/10/2025).

Friderica menjelaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan satu upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Melihat survei nasional literasi dan inklusi keuangan mencapai literasi 66,46 persen dan inklusi sudah 80,50 persen, serta inklusi secara lebih luas telah mencapai 92 persen. 

"Tapi rasanya kita tidak boleh berpuas karena kita targetnya adalah 98 persen, artinya hampir semua masyarakat Indonesia akan terinklusi keuangan. Bahkan Bapak Presiden mencanangkan seluruh masyarakat Indonesia sudah terinklusi secara keuangan yaitu memiliki rekening di bank," jelas Friderica.

Friderica optimistis target inklusi secara menyeluruh dapat segera tercapat dalam waktu tidak terllau lama, mengingat OJK menerapkan prinsip no one left behind. OJK dalam melakukan edukasi, literasi, dan inklusi, tidak ingin ada seorang pun ketinggalan, terutama kelompok difable dan daerah 3 T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

"Daerah 3 T menjadi fokus seluruh kantor perwakilan OJK di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan seluruh pelaku usaha jasa keuangan di Indonesia," terang Friderica.

Friderica mengungkapkan, pada BIK 2025 telah dilakukan inklusi keuangan di 37 kantor OJK seluruh Indonesia. serta telah dilakukan 5.182 kegiatan di seluruh Indonesia. Adapun capaian peserta BIK yakni 10.874.634 peserta dari seluruh Indonesia dan meningkat 67,87 persen dibanding tahun lalu.

"Sebagai informasi yang sangat menggembirakan, telah berhasil dibuka akses keuangan baru untuk masyarakat Indonesia, yaitu untuk rekening di bank, rekening baru dibuka adalah 3.550.000 rekening baru, atau meningkat 0,27 persen dari pelaksanaan tahun lalu," ungkap Friderica.

Capaian positif BIK 2025 turut terjadi di pasar modal yakni pembukaan 643.000 rekening investasi baru atau naik 310 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu pada industri asuransi terdapat pembukaan 951.000 polis asuransi baru, atau naik sekitar 30 persen dari capaian tahun lalu. 

"Tidak hanya itu, terdapat 1,47 juta rekening perusahaan pembiayaan yang baru, ini juga luar biasa, pengungkit kegiatan ekonomi kita. dan lima juta rekening pegadaian baru, naik 45 persen dari tahun sebelumnya, dan 720.000 akun fintech yang baru," tutur Friderica.

Friderica menegaskan, OJK berkomitmen pada pemberian inklusi tetap mengedepankan inklusi keuangan yang bertanggung jawab. OJK memberikan produk yang sesuai dengan profil risiko dari calon konsumen tersebut.

"Kita memastikan pelindungan konsumen kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga menyaksikan langsung semangat luar biasa di daerah 3T tersebut, yaitu di Maluku Tenggara, kemudian di Lombok Utara, Nias, Munabarat, Tidore, kemudian pesisir Barat, Lampung, hingga Manokwari," ucap Friderica.

Kegiatan BIK 2025 berhasil menjangkau 180 desa tertinggal yang tersebar di 73 Kabupaten dan Kota di wilayah 3T. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

"Kami meminta Pemerintah daerah yang memiliki PUJK memberikan edukasi tepat sasaran, inklusi bertanggung jawab, dan inklusi berkelanjutan, dan saling sinergi dan kolaborasi," pungkas Friderica.