Menkeu Purbaya Target Ekonomi Tumbuh Agresif, Hulu Migas Bisa Jadi Motor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6 persen dalam 2 tahun ke depan. Sektor hulu migas (minyak dan gas bumi) diyakini bakal menjadi salah satu motor penting pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Selain menopang ketahanan energi, sektor hulu migas juga berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan industri hulu migas melalui penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, Senin (22/9/2025).

Data SKK Migas mencatat, hingga Juni 2025, realisasi TKDN pada proyek hulu migas telah melampaui target pemerintah. Untuk proyek strategis nasional (PSN), TKDN telah mencapai 58 persen, jauh melampaui target sebesar 18 persen. 

Adapun TKDN untuk proyek non-PSN telah menyentuh 59 persen, melebihi target sebesar 57 persen. Tak hanya itu, nilai kontrak barang dan jasa di sektor hulu migas sepanjang semester I 2025 menembus USD 3,57 miliar atau setara Rp 58,7 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja dalam negeri tercatat sebesar USD 1,83 miliar atau sekitar Rp 30,1 triliun.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta mengatakan, penerapan TKDN tidak hanya mendorong efisiensi biaya dan kemandirian industri, tapi juga menyerap tenaga kerja dan menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku industri lokal.

"Pencapaian TKDN hulu migas menunjukkan multiplier effect yang nyata terhadap perekonomian nasional. Industri dalam negeri tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif berkontribusi dalam rantai pasok migas," ungkapnya. 

Dorong Pengusaha Baru Lahir

Ke depan, Eka mendorong TKDN harus terus ditingkatkan. Sehingga setiap dolar investasi migas yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat optimal.

Menurut dia, masifnya proyek hulu migas diimbangi dengan mendorong lahirnya pengusaha baru di sektor penunjang. Sehingga manfaat keberadaan industri hulu migas semakin dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. 

"Sebagai wujud pemberdayaan, SKK Migas merevisi kebijakan pengadaan sehingga perusahaan lokal kini bisa mengakses kontrak hingga Rp 50 miliar," ujar Eka.

Menimpali pernyataan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyebut keberadaan industri hulu migas memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat daerah.

"Ini mungkin bisa langsung mendorong pembangunan daerah secara tidak langsung untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Artinya ada uang yang berputar juga di masyarakat," imbuh Syahrial

Khususnya melalui dana bagi hasil (DBH) migas yang menjadi penopang Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Pada 2023, DBH Migas untuk Riau tercatat sebesar Rp 3,2 triliun, turun menjadi Rp 2,3 triliun pada 2024, dan diperkirakan naik sedikit menjadi Rp 2,6 triliun pada 2025, dengan asumsi harga minyak USD 82 per barel.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Riau semester II 2025 tumbuh 4,59 persen, sekaligus menempatkannya sebagai wilayah dengan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) kedua terbesar di Sumatera setelah Sumatera Utara.

Syahrial menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memastikan produksi migas berjalan stabil tanpa hambatan.

Seluruh stakeholder hulu migas juga perlu menyiapkan langkah antisipasi atas potensi penemuan baru, agar manfaat yang dihasilkan bisa semakin besar bagi Riau maupun ketahanan energi nasional. "Skema unconventional drilling mungkin perlu dipersiapkan dengan baik agar benar mendapatkan tambahan manfaat dari penemuan baru tersebut," pungkasnya.