Top 3: Manfaat Dana Cadangan Pesangon

Berikut ini tiga artikel terpopuler atau Top 3 di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin (16/11/2026).

Diterbitkan 16 November 2026, 07:40 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ketenagakerjaan menilai Dana Cadangan Pengelolaan Pesangon (DCP) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan pekerja saat terkena PHK. D

ana ini diharapkan memastikan pekerja tetap memperoleh hak kompensasi, termasuk pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, terutama ketika perusahaan pailit atau pemilik usaha meninggalkan kewajibannya.

DCP juga dapat membantu pengusaha mengelola arus kas agar pembayaran kompensasi PHK tidak mengganggu kegiatan produksi. Selain itu, pengusaha bisa merencanakan biaya tenaga kerja dengan lebih baik. Secara keseluruhan, keberadaan DCP dinilai dapat memperbaiki iklim hubungan industrial sekaligus mendukung peningkatan investasi.

Artikel mengenai Dana Cadangan Pengelolaan Pesangon ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin (16/11/2026):

1. Pengamat: Dana Cadangan Pesangon Lindungi Pekerja Kena PHK

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai kehadiran dana cadangan pengelolaan pesangon menjadi salah satu solusi perlindungan ketenagakerjaan bagi karyawan setelah bekerja khususnya kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kehadiran dana cadangan pesangon ini seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Pekerja akan terlindungi untuk mendapatkan kompensasi PHK (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Pengantian Hak) ketika mengalami PHK dan berhak mendapatkan kompensasi PHK,” ujar Timboel.

Simak berita selengkapnya di sini

 

2. Pengusaha Soal UMP 2027: Hitung Biaya Riil, Jangan Gaya Hidup

Perubahan pola hidup masyarakat dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Kebutuhan pekerja terhadap pangan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga akses digital dianggap perlu tercermin dalam perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, mengatakan pemerintah perlu memperhatikan perubahan kebutuhan hidup pekerja tanpa menjadikan gaya hidup konsumtif sebagai dasar kenaikan upah.

“Perubahan pola hidup masyarakat perlu diperhatikan sejauh mencerminkan kebutuhan hidup pekerja yang nyata,” ujar Anggawira.

Simak berita selengkapnya di sini

 

3. Pengkinian Data BSU 2026 Diperpanjang, Ini Cara Daftar dan Syaratnya

Calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih memiliki kesempatan untuk memperbarui data kepesertaan dan rekening. Pasalnya, batas waktu pengkinian data BSU 2026 diperpanjang hingga 17 November 2026.

Perpanjangan ini memberikan kesempatan bagi pekerja yang belum melengkapi atau memperbaiki informasi agar data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kelengkapan data diperlukan untuk mendukung proses verifikasi calon penerima bantuan.

Dikutip dari akun instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan, Minggu (15/11/2026), pengkinian data dapat dilakukan pekerja melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Simak berita selengkapnya di sini

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6