Beras SPHP Diguyur ke Masyarakat, Harga Maksimal Rp 12.500 per Kg

Liputan6.com, Jakarta Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sudah mulai diguyurkan ke sejumlah daerah di Indonesia. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan beras SPHP tak boleh dijual di atas harga yang ditentukan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan ada sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP yang akan digelontorkan hingga penghujung tahun 2025 ini. Penyaluran perdana sudah dilakukan sejak 12 Juli 2025.

"Jadi ini sudah diingatkan oleh semua pihak bahwa ini harus benar-benar sampai ke masyarakat yang paling memerlukan. Harganya tidak boleh lebih dari Rp 12.500 per kilo (Zona 1). Per kemarin beras SPHP sudah dapat diakses masyarakat di berbagai daerah," tegas Arief dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).

Perlu diketahui, Zona I mencakup wilayah Jawa, Bali, Lampung dan Sumatera Selatan berlaku harga Rp 12.500 per kilogram. Sementara itu, Zona II mencakup wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan fi harga Rp 13.100 per kg. Serta, Zona III Maluku da Papua di harga Rp 13.500 per kg.

Para mitra penyalur bisa membeli beras SPHP dari gudang Bulog Rp 11.000 per kg di Zona I, Rp 11.300 per kg di Zona II, dan Rp 11.600 di Zona III.

"Sumber stoknya dari beras Bulog yang pada semester pertama, telah berhasil mengamankan 2,6 juta ton setara beras dari petani dalam negeri," kata Arief.

Arief menjelaskan, beras SPHP tercatat sudah mulai disakurkan di beberapa kabupaten/kota. Dinataranya, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara; Kabupaten Bengkalis, Riau; Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Lalu, Kota Mataram, Kabupaten Bima dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Kota Manado dan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan, Sulawesi Utara; Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Kota Kendari dan Kabupaten Bombana dan Konawe, Sulawesi Tenggara; Kota Ambon, Maluku; Kota Jayapura, Papua.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menuturkan pengawasan dalam penyaluran beras SPHP ke masyarakat. Ada sejumlah petunjuk teknis yang perlu dijalankan pengecer.

"Pertama, setiap pengecer wajib ikut dalam aplikasi Klik SPHP, baik mulai dari pesan sampai dengan pembeli, sehingga itu terkontrol. Kemudian, pembeliannya maksimal masyarakat hanya dua kantong, jadi maksimal 10 kg," paparnya.

"Ini berasnya juga beras medium yang terbaik. Beras tersebut kita kawal bersama teman-teman Satgas Pangan, baik TNI maupun Polri. Dalam hal ini termasuk kita libatkan kepala-kepala pasar ataupun pengamanan dalam di pasar, yaitu Satpol PP dan lain sebagainya untuk menjaga supaya tidak disalahgunakan," sambungnya.