Wacana Pajak Rumah Bakal Dinaikkan, Apa Pentingnya?

Liputan6.com, Jakarta Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan kritik tajam terhadap pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah,.

Kritikan ini lantaran Wamen mengusulkan kenaikan pajak untuk rumah tapak sebagai strategi mendorong masyarakat beralih ke hunian vertikal seperti rumah susun (rusun).

Menurut Fahri Hamzah, kebijakan ini dibutuhkan untuk efisiensi ruang kota dan mendukung urbanisasi berkelanjutan. Namun, Achmad mempertanyakan keadilan dari pendekatan tersebut.

"Apakah efisiensi ruang boleh menyingkirkan mereka yang selama ini tinggal di pinggiran kota, menabung dengan susah payah untuk membeli rumah tapak sederhana, dan menjadikannya satu-satunya harta yang diwariskan bagi anak-anak mereka?," kata Achmad dikutip Liputan6.com, Kamis (12/6/2025).

Menolak Keras

Achmad menilai bahwa usulan kenaikan pajak rumah tapak bukan sekadar wacana teknokratis, tetapi menyentuh langsung persoalan sosial mendasar.

Oleh karena itu, ia menolak keras gagasan bahwa tinggal di rumah tapak merupakan pilihan gaya hidup semata. Baginya, mayoritas masyarakat tinggal di rumah tapak karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses terhadap hunian vertikal yang layak.

"Tambahan Pajak khusus rumah tapak harus kita tolak! Seolah-olah masyarakat tinggal di rumah tapak karena pilihan gaya hidup, bukan karena keterbatasan akses dan ekonomi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa alih-alih menyelesaikan backlog perumahan, kebijakan tersebut justru dapat memperluasnya. Dengan harga rumah tapak makin sulit dijangkau dan ketersediaan rusun yang belum merata, masyarakat berisiko terdorong ke permukiman tidak layak seperti kontrakan sempit dan hunian ilegal.

"Alih-alih menyelesaikan masalah backlog perumahan, kebijakan ini bisa memperluasnya," ujarnya.

Achmad juga mengingatkan bahwa keadilan sosial tidak dapat dibangun lewat tarif pajak, melainkan melalui empati dan keberpihakan dalam perumusan kebijakan. Ia menyarankan agar pajak diberlakukan pada pemilik banyak properti yang digunakan untuk spekulasi atau investasi pasif, bukan pada keluarga yang berjuang membeli rumah pertama.

Dari sisi ekonomi makro, Achmad menekankan bahwa sektor perumahan memiliki keterkaitan erat dengan lebih dari seratus sektor lainnya seperti bahan bangunan, jasa konstruksi, transportasi, hingga jasa keuangan. Kebijakan yang melemahkan permintaan rumah tapak dinilai akan berdampak negatif pada sektor riil dan lapangan kerja.

"Ketika permintaan rumah tapak menurun karena pajak dinaikkan, maka penurunan itu akan berdampak luas ke sektor riil dan lapangan kerja," ujarnya.

Oleh karena itu, Achmad menyarankan agar pembangunan rumah susun dilakukan dengan skema yang matang tanpa harus menghancurkan pasar rumah tapak.