Puluhan Ribuan Pekerja Terancam Tak Dapat THR Lebaran, Lapor ke Sini!

Menurut dia, sanksi pidana bisa memberikan efek jera bagi pengusaha. Sanksi ini dinilai lebih efektif ketimbang sanksi administrasi.

"Misal apabila 2 kali berturut-turut perusahaan tidak membayar THR dikenakan sanksi pidana, dan sanksi administrasi diberlakukan jika perusahaan tidak membayar sekali," katanya.

Kedua, Said Iqbal meminta pemerintah membuat batas akhir pembayaran THR adalah H-14, bukan H-7. Dia menilai, jika ditentukan H-7 lebaran, masih banyak perusahaan yang sudah libur atau mendekati libur. Sehingga dia menduga, perusahaan sengaja mengulur waktu dan akhirnya para buruh sudah banyak yang pulang kampung karena perusahaan sudah meliburkan para pekerjanya.

"Tapi apabila pembayaran dilakukan H-14 atau H-21 maka ada waktu bagi buruh sebelum diliburkan perusahaan bisa menggugat atau melaporkan perusahaan yang tidak membayar THR kepada Disnaker atau Posko yang didirikan oleh pemerintah, meskipun itu sebenarnya langkah basa-basi karena tidak adanya tindakan lanjutan dan kejadian selalu terjadi berulang-ulang di setiap tahunnya," urainya.

Ketiga, membentuk Posko Gabungan (Tripartit), di tingkat kabupaten/kota, bukan hanya di tingkat nasional. Sehingga pengusaha dan serikat pekerja punya kewajiban yang sama dengan pemerintah mendatangi H-14 untuk memeriksa, apakah perusahaan sudah bayar THR.

"Sehingga langkah ini bisa mencegah perusahaan-perusahaan nakal yang tidak membayar THR, menunggak THR atau mencicil THR," tegas dia.

Lebih lanjut, Said Iqbal menduga ada modus perusahaan untuk menghindari pembayaran THR. Misalnya, dengan melakukan PHK secara sepihak.

"Hal lain yang harus diwaspadai adalah kecurangan pengusaha untuk menghindari pembayaran THR. Seperti karyawan kontrak dan outsourcing yang di PHK H-30, sehingga tidak ada kewajiban pengusaha memberikan THR. Atau H-8, karena H-7 tidak adanya hukuman untuk tidak bayar THR," ucapnya.

"Dan setelah di PHK, mereka biasanya akan dipanggil kembali pasca Libur Lebaran. Itu lah kelicikan para pengusaha untuk menghindari membayar THR," pungkas Presiden Partai Buruh ini.