Sukses

Bikin UMKM Naik Kelas, Pemerintah Dorong Alternatif Pembiayaan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya solusi pembiayaan alternatif untuk mendorong UMKM naik kelas.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya solusi pembiayaan alternatif untuk mendorong UMKM naik kelas.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim dalam APEC SME Working Group (SMEWG) Meeting ke-56 di Seattle, Amerika Serikat (AS).

SeskemenKopUKM Arif menjelaskan, sebagaimana di sebagian besar negara lain, UMKM mendominasi sistem usaha di Indonesia bahkan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.

“UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia dengan sumbangsih mencapai 60,5 persen terhadap PDB nasional, 99,9 persen dari unit usaha, hingga berkontribusi sebesar 15,6 persen terhadap ekspor non migas,” kata SesmenKopUKM Arif Rahan Hakim dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Kendati demikian, dengan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian, UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi pembiayaan dan investasi, Arif mengatakan rasio kredit UMKM tergolong masih rendah dan baru ditargetkan mencapai 30 persen pada tahun 2024.

“Hingga tahun 2022, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih stagnan di rasio 21,41 persen dengan nilai kredit sebesar Rp1,424 triliun dari total nilai kredit perbankan sebesar Rp6,497 triliun,” jelas Arif.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Alternatif Pembiayaan

Oleh sebab itu, untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan Investasi di Indonesia, KemenKopUKM menerapkan berbagai langkah strategis guna meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM Indonesia.

Diantaranya mulai dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses pembiayaan melalui PNM Mekaar atau Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan unit layanan PNM Mikro, hingga mendorong UMKM untuk memasuki platform Peer-to-Peer-Lending (P2PL) dan Securities-Crowd-Funding (SCF).

“KemenKopUKM sebagai leading sector dalam pengembangan UMKM di Indonesia mendorong UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan dan masuk ke dalam platform P2PL dan SCF untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan memadai, tidak hanya melalui produk pembiayaan perbankan tetapi juga melalui Fintech (Financial Technology) dengan persyaratan yang tidak ketat sesuai perbankan,” kata Arif.

 

3 dari 3 halaman

Program Lain

Selain itu, pihaknya memiliki program lain untuk mendukung solusi keuangan alternatif bagi UMKM, yakni S-Kopi sebuah platform digital yang menyediakan informasi terkait pembiayaan dan investasi UMKM, serta menghubungkan UMKM dengan lembaga jasa keuangan dan penyedia layanan penilaian kredit.

Menurutnya, dengan adanya S-Kopi, kata Arif, diharapkan platform ini dapat menjadi Marketplace Pembiayaan UMKM yang memungkinkan UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan.

"Lebih dari itu S-Kopi juga didesain menjadi e-commerce bagi UMKM untuk mempromosikan produknya dan terhubung dengan toko-toko UMKM di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.