Sukses

Ada WNA Masuk Indonesia Bermodus Investor, Imigrasi Tangerang Awasi Pabrik hingga Penginapan

Liputan6.com, Jakarta Demi tingkatkan investor asing yang bermanfaat bagi Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, lakukan pengawasan orang asing yang berada di wilayah Kota Tangerang.

Peningkatan pengawasan yang dilakukan melalui Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora ini, dilakukan untuk mencegah adanya para WNA yang memasuki Indonesia, khususnya Tangerang dengan modus sebagai investor

"Saat ini, banyak WNA yang jadi investor bodong, makanya kita tingkatkan pengawasannya, terutama ke pemukiman dan industri. Nantinya, bila kita temukan WNA yang melanggar aturan imigrasi perihal investasi, maka akan kita tindak lanjut," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Rakha Sukma Purnama, Senin, 30 Mei 2023.

Sebelum memulai pengawasan orang asing, Timpora yang terdiri dari TNI/Polri, Kesbangpol, dan lainnya, lakukan diskusi dengan Kementerian Investasi/BKPM, untuk melihat data keberadaan orang asing yang berinvestasi di daerah. Sebab, pengawasan dilakukan dilakukan hingga ke tingkat kecamatan.

"Jadi, pengawasan akan dilakukan bukan hanya di industri atau perkantoran, tapi juga seperti ke penginapan, restoran dan lainnya," kata Rakha.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Dirjen Imigrasi Bakal Beri Masukan ke BKPM Terkait Visa Investor  

 

Dirjen Keimigrasian Silmy Karim menegaskan, bila pihaknya akan berkordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM, untuk memperketat lagi syarat mendapatkan visa dan paspor investor. Hal ini untuk mencegah terjadinya WNA bermasalah masuk ke Indonesia.

"Kita harus memperketat juga visa investor, saya nanti berkordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM, kita ada satu mekanisme, cara untuk memastikan bahwa dia benar-benar investor," ujar Silmy, beberapa waktu lalu

Menurutnya, ada oknun WNA yang menggunakan visa investor masuk ke Indonesia, hanya sekedar untuk tinggal lebih lama, tanpa adanya pekerjaan dan investasi yang jelas. 

Sebab, angka investasi sebagai syarat mendapatkan visa investor sangatlah rendah, yakni hanya Rp 1 miliar sampai Rp 10 miliar saja. Silmy beranggapan, angka tersebut terlalu rendah dan bisa ditingkatkan lagi.

"Diatas 10 juta dollar. Karena kalau kerendahan malah akan bersaing dengan UKM," ujarnya.

3 dari 4 halaman

Menko Luhut Sebut Investor China Berperan Penting bagi Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan menggandeng investor China untuk investasi di Indonesia.

Luhut menilai, investor China berperan penting bagi Indonesia karena mereka tidak sungkan mentransfer teknologi.

"Investor Tiongkok memiliki peran yang penting, terutama dalam bidang teknologi-teknologi tinggi dan teknologi transfer,” ujar Menko Luhut dalam acara China (Sichuan)-Indonesia Economic and Trader Conference di Jakarta, Senin malam, 29 Mei 2023 dikutip dari Antara, Selasa (30/5/2023).

Menko Luhut menuturkan, meski banyak pihak menilai buruk terkait investor China yang masuk ke Indonesia, ia justru menyukai mereka karena tidak ragu untuk berbagi teknologi.

"Saya suka Tiongkok itu sebenarnya teknologi transfernya. Dia mau sharing (berbagi). Orang banyak kritik saya, kok kamu mau, kalau ditipu bagaimana? Kalau bukan karena mereka kita enggak bisa ekspor USD 34 miliar turunan nikel,” tutur dia.

Luhut juga meyakinkan Indonesia tidak memiliki utang negara kepada China meski banyak proyek kerja sama antara kedua negara. Ia menuturkan, semua kesepakatan dilakukan secara business to business (B to B).

"Kita tidak ada national debt kepada Tiongkok. Itu semua B to B,” ujar dia.

Adapun berdasarkan paparan, akumulasi investasi China ke Indonesia sepanjang 2014-2022 mencapai USD 30,80 miliar dengan 15.906 proyek. Sepanjang periode 2014-2021, China berada di rangking ketiga negara yang paling banyak investasi di Indonesia. Akan tetapi, pada 2022, China berada di peringkat kedua dengan total realisasi investasi USD 8,2 miliar.

Selain itu, China adalah mitra dagang nomor satu bagi Indonesia. Per 2022 saja, total ekspor ke China mencapai USD 50,8 miliar. Luhut menuturkan, sangat wajar jika Indonesia membidik pasar China yang memiliki 1,4 miliar penduduk.

“Ya marketnya besar. Marketnya 1,4 miliar. Kalau Indonesia dan Tiongkok digabung, itu akan menjadi 1,7 miliar penduduknya. Itu satu market yang sangat besar dengan kelas menengah di kita kira-kira mungkin ada 65-70 juta orang,” ujar dia.

Kondisi itu, menurut Luhut telah membuat hubungan ekonomi Indonesia dan China terus menguat. Luhut meyakinkan pengusaha China kalau hubungan kedua negara terjalin dengan erat. “Jadi teman-teman pedagang, pengusaha, Anda bisa lihat kita dengan Tiongkok itu paten,” ujar Luhut. 

4 dari 4 halaman

Menko Luhut Bantah Pemerintah Beri Insentif Mobil Listrik, Sebut Hanya Potong Pajaknya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau Menko Luhut memastikan jika pemerintah tidak mengeluarkan uang negara dalam program bantuan insentif mobil listrik.

Bahkan dia menegaskan jika program yang diberikan pemerintah bukan insentif namun pemotongan pajak.“Jadi kita tidak memberikan insentif, jangan keliru, tidak pernah kita menyebutkan insentif, yang kita berikan adalah kita potong pajaknya. Dari 11 menjadi 1 persen. Beda ya, jadi tidak ada uang negara yang keluar,” kata Menko Luhut dalam China (Sichuan)-Indonesia Economic and Trade Conference melansir Antara, Senin (29/5/2023).

Hal itu disampaikan Luhut merespons kritikan soal subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik, yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong adopsi kendaraan listrik secara nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua, yakni berupa potongan harga sebesar Rp 7 juta untuk pembelian satu unit kendaraan listrik roda dua. Bantuan sebesar Rp 7 juta juga diberikan untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik.

Sementara itu, bantuan Pemerintah untuk kendaraan listrik roda empat berupa pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah (PPN-DTP) 10 persen.

Luhut menegaskan komitmen Indonesia untuk bisa mengurangi emisi dari sektor transportasi melalui adopsi kendaraan listrik.

Pemerintah bahkan menargetkan peralihan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke energi listrik mulai dari bus, motor dan mobil.

“Jadi Jakarta ini air quality-nya (kualitas udaranya) kan jelek. Jadi kalau kita kurangi bus (konvensional), bus ini kita targetkan 5 tahun habis, kemudian sepeda motor, kemudian mobil,” katanya pula.

Luhut juga menyebut peralihan dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan berbasis listrik akan turut menghemat keuangan negara. Hal itu lantaran impor energi bisa mencapai USD 35 miliar per tahun.

“Anda bisa bayangkan. Kalau kita kurangi mobil (konvensional) ini, kita kurangi motor, kita kurangi lagi nanti yang lain, kita akan bisa kurangi impor kita,” tegas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.