Buka-bukaan Sri Mulyani Soal Blokir Anggaran Kementerian Lembaga Rp 50,2 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023 sebesar 5 persen adalah untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

"Dalam situasi yang tidak pasti, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan. Cadangkan itu artinya 95 persen Bapak dan Ibu sekalian tetap menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. Semua prioritas yang paling penting tetap jalan. Coba cadangkan 5 persen yang dianggap tidak prioritas," kata Sri Mulyani, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Rabu (1/3/2023).

Dengan demikian, Menkeu menghimbau masing-masing Kementerian/Lembaga untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga tetap dapat mencapai sasaran strategis dan program dari masing-masing K/L.

"Setiap Kementerian/Lembaga tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan. Kita memberikan amplopnya besar itu dan kemudian beliau-beliau yang harus mengelolanya," jelasnya.

Di sisi lain, belanja Kementerian/Lembaga hingga akhir tahun tidak menyentuh angka 100 persen, anggaran rata-rata sebesar 94 hingga 95 persen.

Sehingga, pencadangan 5 persen tersebut tidak memengaruhi kinerja dan tetap bisa mencapai target pembangunan dari masing-masing K/L, ungkap Sri Mulyani.

"Biasanya belanjanya juga enggak sampai 100 persen. Yang paling hebat itu biasanya bisa 98 persen. Rata-rata mereka di 94 persen hingga 95 persen. So actually, saya itu sebetulnya mengatakan 5 persen yang sering enggak kepakai itu saya bintangin ya Bu, Pak. You can do semua programnya," bebernya.

Buntut penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, sang ayah, Rafael Alun Trisambodo dicopot dari jabatannya di Ditjen Pajak. Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani perintahkan jajarannya untuk mengusut kewajaran harta Rafael.

2 dari 4 halaman

Pencadangan Penting Dilakukan untuk Menyangga Krisis Tak Terduga

FOTO: Pemerintah dan DPR Tetapkan 3 Daerah Otonomi Baru Papua — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati penentuan ibu kota untuk tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua yang diatur dalam tiga rancangan undang-undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sri Mulyani menjelaskan, pencadangan ini penting dilakukan untuk menghadapi berbagai gejolak dan ketidakpastian yang masih akan muncul.

Salah satu contoh, adalah saat pandemi, APBN menyangga dan mengabsorb berbagai guncangan yang muncul.

"APBN meredam shock. Karena kalau kita enggak punya APBN yang kuat, shock yang tadi jatuh penerimaan dan kita ikut jatuh dari sisi belanja, ekonominya bakalan nyungsepnya dalam banget. Jadi kita mengabsorbs shock yang luar biasa besar ini," kata Sri Mulyani.

Selain itu, volatilitas juga dapat dilihat dari harga batu bara dan crude palm oil (CPO).

Tahun lalu, harga batu bara melonjak hingga USD400 per ton, saat ini sudah berada di kisaran USD 200 per ton. Sementara, CPO juga telah mengalami penurunan menjadi USD 900 per ton. Selain itu, harga minyak juga pernah mengalami kenaikan sehingga subsidi energi naiknya luar biasa dari Rp 150 triliun menjadi sekitar Rp 550 triliun.

"Kalau kita enggak redam, rakyat harus membayar harga minyak tiga kali lipat. Ekonomi pasti nyungsep. Itu subsidi dinikmati seluruh rakyat Indonesia sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dari pajak juga. Jadi, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan," Sri Mulyani memperingatkan.

3 dari 4 halaman

Wanti-Wanti Sri Mulyani, Uang Ganti Untung Lahan Tol Jangan Dipakai untuk Konsumtif

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang. (Dok Kementerian PUPR)

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyambut baik permintaan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati soal proses ganti untung dana pembebasan lahan tol.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, Sri Mulyani ingin melihat apa yang dilakukan masyarakat pasca menerima ganti untung hasil pengadaan tanah.

"Harapannya, kalau beliau sampaikan belanja pemerintah untuk pengadaan tanah digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif," ujar Danang saat dijumpai di acara Economic Outlook 2023 di St Regis Hotel, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Mengikuti arahan Sri Mulyani, Danang ingin masyarakat bisa memutar uang yang didapatnya untuk jangka panjang. Sehingga proses ganti untung pembebasan lahan tol bisa berdampak terhadap kegiatan ekonomi sekitar.

"Beliau ingin apakah hasil tanah akan digunakan untuk membeli sawah lagi, atau membangun rumah, atau beli tempat kos dan usaha. Itu memberi message positif," ungkapnya.

"Ibu Sri Mulyani mengatakan, pemda mendampingi lahannya dibebaskan supaya belanja mereka dengan uang ganti untung itu betul-betul bisa bermanfaat," kata Danang.

Kementerian Keuangan disebutnya akan bantu memantau hasil pembayaran ganti untung kepada masyarakat. Sesuai cita-cita pemerintah, yang ingin pembangunan infrastruktur bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar.

"Ini kan dari anggaran pemerintah, jadi beliau mau tau dipakai untuk apa. Apakah bukan hanya bisa mensejahterakan masyarakat saat pembangunan, tapi juga pasca pembangunan," tuturnya.

4 dari 4 halaman

Cerita Sri Mulyani, Warga Bisa Kantongi Miliaran Rupiah dari Ganti Untung Pembebasan Lahan Tol

Kehadiran Tol Semarang-Demak yang tengah dibangun dapat semakin melengkapi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa total investasi untuk Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo mencapai sebesar Rp. 27,48 triliun.

Biaya pembebasan lahannya sendiri mencapai Rp. 5,902 triliun yang bersumber dari APBN.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR bersama badan usaha jalan tol (BUJT) tengah melaksanakan proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo.

Proyek itu bertujuan meningkatkan konektivitas dan mengurai kemacetan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

"Masyarakat yang tanahnya dibebaskan mendapat ganti untung sesuai hasil negosiasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan keuntungan, demi proyek nasional yang dampaknya pasti akan lebih besar bagi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut." kata Sri Mulyani, dikutip dari rilis pers Kementerian PUPR, Selasa (28/2/2023).

Dalam keterangan terpisah melalui unggahan di laman Instagram resminya, Menkeu juga membeberkan biaya yang dikeluarkan APBN melalui Lembaga Manajemen Aset Negara untuk pembebasan tanah rakyat.

APBN #UangKita, uang pajak anda menghasilkan infrastruktur startegis yang mendorong ekonomi dan kesejahteraan rakyat," tulis Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram pribadinya @smindrawati.

"Pembebasan tanah rakyat dibayar APBN melalui LMAN @blu.lman - sebesar Rp. 5,902 T yang menguntungkan masyarakat," terangnya.

Salah satu warga yang mendapat uang ganti tersebut adalah Pak Taufan dan Bu Retno, mereka mendapat uang ganti untung Rp 3,3 milyar dan Rp 2,4 milyar dari pembebasan tanahnya.

"Dana tersebut dibelikan sawah dan membangun rumah kos. Dengan demikian terus produktif dan bermanfaat," ungkap Sri Mulyani.