Sukses

Fokus Hilirisasi, Indonesia Ikuti Jejak Negara Maju

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan banyak negara maju berkat melakukan hilirisasi. Mulai dari Inggris, Amerika Serikat, Finlandia hingga China menjadi negara maju berkat melakukan hilirisasi di negaranya sejak dulu. 

“Jadi kita harus belajar sama mereka yang sudah sukses melakukan hilirisasi,” kata Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (25/1). 

Bahlil menuturkan Inggris telah melakukan hilirisasi sejak abad ke-16. Di Amerika Serikat hilirisasi dilakukan sejak tahun 1920. 

“Amerika Serikat menggunakan pajak progresif pada impor untuk tujuan hilirisasi,” kata dia. 

Begitu juga dengan China yang mulai melakukan hilirisasi sejak tahun 1980-an. Kala itu China memproteksi industri dalam negeri dengan mengalokasikan 90 persen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk tujuan hilirisasi. 

“China Tahun 1980-an ini proteksi industri dalam negeri dengan TKDN 90 persen untuk tujuan hilirisasi,” kata dia. 

Pun dengan Finlandia yang menggunakan investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) untuk tujuan hilirisasi. “FDI yang masuk ke negaranya buat hilirisasi,” sambung Bahlil. 

Cara yang sama ini sedang diterapkan di Indonesia. Investasi langsung yang masuk diarahkan untuk hilirisasi produk yang dihasilkan sendiri. 

Bahlil mengatakan di tahap awal, hilirisasi dilakukan untuk sektor pertambangan seperti nikel dan tembaga. Kemudian, tahun ini Pemerintah akan mulai mengarahkan hilirisasi untuk minyak dan gas seperti Dimethyl Ether (DME). 

“Hiirisasi DME ini termasuk metanol, pupuk, blue ammonia,” katanya. 

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mendorong hilirisasi dari sektor lainnya seperti pangan, perikanan dan kehutanan. Sebab hilirisasi menjadi kunci Indonesia menjadi negara maju

“Kunci Indonesia mau maju ya hilirisasi,” pungkasnya. 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Menteri Bahlil: Hilirisasi Harga Mati

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi yang tengah dikebut Pemerintah merupakan harga mati. Alasannya Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan hilirisasi ke semua sektor. 

“Hilirisasi itu adalah harga mati,” kata Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Memang saat ini hilirisasi yang dilakukan pemerintah berfokus pada sektor pertambangan seperti nikel, bauksit, tembaga dan lainnya. Namun, ke depan hilirisasi akan dikembangkan ke sektor perikanan, perkebunan, minyak dan gas. 

“Kita akan bikin hilirisasi ini tidak hanya sektor pertambangan tetapi perikanan, perkebunan, pangan, oil dan gas. Ada 8 sektor hilirisasi kalau negara kita mau maju,” ungkapnya. 

Indonesia akan banyak meraup keuntungan setelah melakukan hilirisasi. Semisal hilirisasi yang telah dilakukan  pada komoditas nikel yang mampu membuat ekspor Indonesia surplus hingga USD1 miliar.

"Dulu ekspor kita ke Tiongkok pada 2016 ke 2017 defisit kita USD18 miliar, tahun 2021 defisit neraca perdagangan kita dengan Tiongkok tinggal USD2 miliar, tahun 2022 sekarang kita sudah surplus USD1 miliar," tuturnya.

Bahkan pasca hilirisasi nikel, Bahlil menyebut Indonesia menjadi negara pengekspor stainless steel terbesar di dunia. Selain memberikan nilai tambah, hilirisasi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Termasuk membuat pekerja mendapatkan upah yang maksimal dengan kemampuan yang dimiliki.

Apalagi, dalam waktu dekat Freeport akan mengolah hasil tambangnya di Gresik Jawa Timur. Beberapa perusahaan tambang lainnya juga akan melakukan hilirisasi di Tanah Air. 

“Sebentar lagi Freeport nggak lagi mengirim cooper-nya ke sana sudah bangun semua smelternya disana Gresik 2024. Newmont di NTB sudah melakukan hilirisasi di sana," ujarnya.

"Jadi ini negara kau, negara kau paten, kenapa kita tidak mendorong sektor pertambangan,” sambung Bahlil.

3 dari 4 halaman

Dubes Uni Eropa Angkat Bicara soal Hilirisasi hingga Larangan Ekspor Nikel

Pemerintah Indonesia berkomitmen terus melakukan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA). Salah satunya dengan melakukan larangan ekspor nikel guna diolah di dalam negeri sebagai wujud hilirisasi.

Larangan ekspor nikel ini pun sebelumnya ditentang oleh Uni Eropa melalui gugatan kepada Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak mempermasalahkan keinginan RI untuk melakukan hilirisasi nikel, untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian, ketimbang hanya mengekspor bahan mentah.

"Itu adalah tujuan yang kami dukung sepenuhnya karena membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata dia dalam EU Ambassadors' 2023 Media Luncheon di Jakarta, Selasa 24 Januari 2023.

"Yang tidak kami setujui adalah cara yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia dengan memberlakukan pelarangan komoditas dan bahan baku tertentu," tambah dia.

Hal tersebut, kata Dubes, bertentangan dengan prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia dan juga Uni Eropa.

WTO, kata dia, juga melarang praktik tersebut karena dinilai menimbulkan persaingan tidak sehat antar-perusahaan. "Hal itu akan mengecualikan orang dari rantai nilai, rantai pasok, sehingga tidak adil.

Dubes EU menambahkan, pihaknya meyakini bahwa Indonesia bisa memperoleh manfaat yang sama dengan mempromosikan inward investment atau investasi dari mancanegara. Hilirisasi bisa digenjot dengan tetap mematuhi aturan WTO.

Pada dasarnya, itulah tawaran yang diajukan Uni Eropa terkait Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). "Yang sama-sama menguntungkan, yang membuka perbatasan dan meliberalisasi perdagangan kita."

Kata Dubes EU, berdasarkan kalkulasi para ekonom, hal itu juga akan menguntungkan Indonesia.

"Liberalisasi bagus untuk penciptaan lapangan kerja, untuk ekspor, dan juga bagi Uni Eropa. Tapi lebih dari itu, hal tersebut memiliki efek yang sangat kuat untuk mendukung Indonesia," tutup dia. 

4 dari 4 halaman

Hilirisasi Nikel Bisa Bikin Indonesia Cuan Rp 440 Triliun di 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar Indonesia terus melakukan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA). Banyak manfaat di sektor ekonomi dan sosial dengan hilirisasi dan industrialisasi.

Jokowi mencontohkan, hilirisasi nikel telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Tahun 2014, hanya sekitar Rp 16 triliun dan pada 2021 melonjak jadi Rp 306 triliun.

"Di akhir 2022 ini, kita harapkan bisa mencapai Rp 440 triliun. Itu hanya dari nikel," kata Jokowi dalam pembukaan sidang tahunan MPR RI di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Setelah nikel, pemerintah juga akan mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan timah. Hal ini untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari ekspor sektor minerba.

"Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia," tegasnya.

Selain hilirisasi, fokus pemerintah juga ialah optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Hal ini untuk mencapai target emisi nol persen atau Net Zero Emission (NZE) pada 2030 hingga mengurangi dampak negatif perubahan iklim.

"Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon," tutup Jokowi. 

  

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS