Menaker Buka-bukaan 4 Pengganjal Penurunan Pengangguran di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan 4 tantangan dalam penurunan pengangguran di Indonesia. Salah satu tantangan dalam penurunan pengangguran di Indonesia adalah pengangguran yang mengalami hopeless of job atau pengangguran yang merasa tak mungkin memperoleh pekerjaan.

Dari total 8,4 juta orang pengangguran, sebanyak 2,8 juta atau 33,45 persen mengalami hopeless of job. Dari 2,8 juta orang pengangguran yang mengalami situasi hopeless of job tersebut, sekitar 76,90 persen berpendidikan rendah (lulusan SMP ke bawah).

"Jadi karena tingkat pendidikan rendah, mereka tak memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan. Ini mengindikasikan tingkat pendidikan mereka tak mampu menyiapkan mereka memasuki pasar kerja, baik pendidikan yang rendah maupun kompetensi mereka," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda), di Sentul International Covention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/1/2023).

Tantangan kedua dalam penurunan pengangguran adalah tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Tantangan ketiga adanya nilai budaya kerja baru.

"Generasi Y dan Z yang masuk dalam pasar kerja telah membawa nilai-nilai budaya kerja baru. Misalnya nilai work-life-balance, pekerjaan yang bermakna dan worktainment, " ujar Menaker.

Tantangan keempat lanjut Ida Fauziyah, yakni risiko mismatched (ketidaksesuaian antara supply and demand) akibat digitalisasi.

"Digitalisasi mendorong perubahan permintaan keterampilan kerja, pola hubungan kerja, serta waktu dan tempat bekerja yang semakin fleksibel, " ujarnya.

Menaker pun mengatakan kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja yakni menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif. "Kemnaker telah membuat kebijakan Active Labour Market Policy (AMLP) untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan penurunan pengangguran, " pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Menaker: yang Nganggur Kebanyakan di Kota Tapi Kemiskinan Lebih Banyak di Desa

Pencari kerja mencari informasi lowongan pekerjaan saat acara Job Fair di kawasan Jakarta, Rabu (27/11/2019). Job Fair tersebut digelar dengan menawarkan lowongan berbagai sektor untuk mengurangi angka pengangguran. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kabar gembira, angka pengangguran Indonesia sudah turun di akhir 2022 jika dibandingkan dengan kondisi saat pandemi atau di di awal 2020. Pandemi Covid-19 membuat angka penganguran di Indonesia naik ke level 7,2 persen di tahun 2021.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, rasio jumlah pengangguran di Indonesia telah turun menjadi 5,82 persen di 2022.

"Alhamdulillah karena sinergitas yang bisa dibangun, angka pengangguran turun jadi 5,82 persen. Turun memang tapi belum bisa mengembalikan sebagaimana sebelum pandemi (5,2 persen)," kata Ida Fauziyah dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Sayangnya, tingkat pengangguran ini dominasi oleh kelompok usia muda yang telah menyelesaikan pendidikan SMA, SMK, Diploma hingga S1. Artinya angkatan kerja yang terserap ini mereka yang pendidikannya hanya tamatan SMP ke bawah.

"Ironi yang bekerja adalah saudara-saudara kita yang tingkat pendidikannya SMP ke bawah," kata dia.

"Sementara yang nganggur didominasi yang tingkat pendidikannya lebih baik SMA, SMK, Diploma dan S1," sambung Ida.

Di sisi lain, jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan pedesaan, terjadi paradoks. Kondisinya tidak linear dengan kondisi kemiskinan di pedesaan.

"Yang nganggur lebih banyak di kota tapi kemiskinan lebih banyak di desa," kata Ida.

Hal ini menunjukkan jumlah orang yang bekerja di desa tidak berbanding lurus dengan pendapatannya. Sehingga angka kemiskinannya di pedesaan tetap masih tinggi.

"Jadi yang bekerja di desa tidak berbanding lurus dengan pendapatannya yang baik sehingga angka kemiskinannya tinggi," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Gelombang PHK Landa Indonesia, Bank Dunia Bongkar Penyebabnya

FOTO: Kurangi PHK, Pemerintah Beri Kelonggaran Pegawai di Bawah 45 Tahun — Pegawai pulang kerja berjalan di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Pemerintah memberi kelonggaran bergerak bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab menanggapi isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri Indonesia.

"Yang kami lihat beberapa sektor terdampak negatif, salah satu yang kami dengar adalah sektor tekstil mengalami kelambanan permintaan eksternal," kata Habib Rab, dalam konferensi pers Indonesia Economic Prospects (IEP) Edisi Desember 2022 di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

"Bukan hanya permintaan eksternal, tetapi permintaan domestik di sektor ini juga menurun - sebagian terkait dengan kenaikan harga," sambungnya.

Selain tekstil Habib Rab juga melihat fenomena PHK besar-besaran di sektor digital, yang didorong oleh berubahnya pola konsumsi masyarakat sejak aktivitas ekonomi terbuka kembali.

"Ada tantangan cyclical, meskipun ekonomi tumbuh cepat, ada beberapa yang mengalami perlambanan.Tetapi jika melihat angka agregat pengangguran, mereka mendekati angka pra pandemi dari Agustus atau September," papar Habib.

Dia pun mengakui beragamnya situasi ekonomi di tiap negara karena ketidakpastian global, di mana ada ekonomi yang tumbuh, sementara ada juga yang mengalami kontraksi.

Seperti diketahui, PHK massal terjadi di sejumlah perusahaan di Indonesia salah satunya di sektor teknologi digital. Salah satunya Ruangguru yang melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya, juga 1.300 karyawan yang bernasib serupa GoTo.

Presiden Jokowi menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Dalam pidatonya, Jokowi memamerkan angka pengangguran yang turun dan angka kemiskinan terendah dalam sejarah.