Sukses

Pemerintah Godok Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi, Pertalite Jadi Berapa?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih menggodok rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Kenaikan ini sebagai respons atas tingginya harga minyak mentah dunia.

"(Harga Pertalite) lagi dibahas masih dikoordinasikan dengan Pak Airlangga (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian)," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dikutip dari Antara, Selasa (16/8/2022).

Pemerintah harus mengubah peraturan presiden terlebih dahulu sebelum keputusan itu resmi terbit menjadi kebijakan terbaru terkait perubahan harga bahan bakar.

Arifin Tasrif menambahkan pemerintah juga akan mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga Pertalite tersebut untuk mengurangi kepanikan berbelanja masyarakat.

Sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Apabila pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp600 triliun. Namun jika pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Siasat Jokowi agar BBM Tidak Melambung Tinggi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp502 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik di tahun 2022. Hal ini dilakukan agar harga BBM di masyarakat tak melambung tinggi.

Jokowi mengatakan APBN mengalami surplus Rp106 triliun hingga pertengahan 2022. Sehingga, pemerintah kini masih sanggup memberikan subsidi di sektor energi kepada masyarakat.

"Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik,sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," jelas Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8/2022).

Dia menyebut bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global saat ini. Inflasi di Indonesia berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen.

"Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen," ujarnya.

Selain itu, kata Jokowi, ekonomi nasional berhasil tumbuh positif di5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut.

"Dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun," ucap Jokowi.

Jokowi menuturkan capaian tersebut patut disyukuri. Pasalnya, fundamentalekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.

"Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati- hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju," pungkas Jokowi.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Mendag Usul Subsidi BBM Langsung ke Warga Miskin Rp 500 Ribu per Bulan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan subsidi BBM atau langsung untuk rakyat. Ini diyakini Zulhas, sapaan akrabnya, sebagai solusi ampuh atas bengkaknya subsidi energi 2022 yang tembus Rp500 trilun.

Zulkifli Hasan mengatakan, dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meroket.

“Akibatnya, subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30 persen dari pendapatan APBN kita,” katanya saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta, Senin 15 Agustus 2022.

Di acara tersebut, ia menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum PAN. “PAN berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun membeberkan, PAN menawarkan dua solusi, yaitu: Pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung, dan kedua, mempercepat transformasi energi bersih. “Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” ucapnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, mereka membutuhkan hingga 900 watt.

Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu sebesar Rp 500 ribu rupiah per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. “Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun,” ungkap Zulkifli Hasan.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS