Selain Investasi Kelas Kakap, Jokowi Juga Minta Menteri Bahlil Urus UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendongkrak investasi ke Indonesia. Investasi tersebut tidak kelas kakap saja tetapi juga investasi kecil yang menyasar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Ketika melantik saya, Presiden minta saya mengurus tidak adanya investasi yang besar-besar tetapi juga yang kecil-kecil ini harus diurus," kata Bahlil dalam acara Pemberian NIB Pelaku UMKM Perseorangan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/7/2022).

UMKM meskipun nilainya tidak besar, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak maka tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan pelayanan yang setara kepada mereka.

Maka, Bahlil menyebut pemerintah melahirkan Undang-Undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Salah satu tujuan UU Cipta Kerja ini dibuat untuk mempermudah para pengusaha membuat izin berusaha.

"Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, kami susun UU Cipta Kerja yang salah satu output-nya percepatan pengurusan izin berusaha," kata dia.

Sebelum ada UU Cipta Kerja, Bahlil mengatakan pengurusan izin bagi pelaku UMKM sangat sulit. Dia pun membuat anekdot yang membandingkan pelaksanaan ibadah umrah dengan pengurusan izin berusaha di Indonesia.

Katanya lebih jelas waktu pelaksanaan ibadah umrah saat melakukan tawaf atau mengelilingi kabah ketimbang mengurus perizinan berusaha. Pengusaha harus keliling ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan izin. Mulai dari kementerian, dinas, dan para pejabat yang berkenan memberikan izin berusaha.

"Jadi dulu buat izin UMKM ini susahnya minta ampun," kata dia.

Sistem perizinan dengan One Single Submission (OSS) berbasis risiko pun menjadi jalan keluar kebuntuan masalah perizinan. Kini mengurus izin usaha dengan OSS bisa menggunakan ponsel pintar sendiri.

"Dengan OSSS ini bisa memberi kepastian, cepat,dan tanpa biaya buat UMKM. Ini tidak dan biayanya NIB, sertifikat halal dan SNI ini kita buat cepat," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.