BKN Minta CPNS yang Sudah Jalani Percobaan 1 Tahun Diangkat, Simak Prosedurnya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah menjalani masa percobaan lebih dari 1 tahun.

Dikutip dari instagram BKN di @bkngoidofficial, Jumat (10/6/2022), BKN meminta Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) Instansi untuk segera menyelesaikan status dan kedudukan CPNS yang sudah menjalani masa percobaan 1 tahun dan telah memenuhi persyaratan.

Imbauan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 Tahun.

"#SobatBKN berikut prosedur pengangkatan CPNS yang melebihi 1 tahun masa percobaan dan telah lulus pelatihan prajabatan, berdasarkan SE Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2022. Kuy disimak! _nsp

Kriteria pengangkatan CPNS menjadi PNS yang dimuat dalam SE tersebut yakin CPNS yang melewati masa percobaan 1 tahun dan dinyatakan lulus dalam pelaksanaan pelatihan prajabatan sesuai kualifikasi yang ditetapkan dalam UU ASN, namun belum diangkat menjadi PNS.

Dan jika pelaksanaan pelatihan prajabatan CPNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah CPNS mengikuti dan lulus pelatihan prajabatan.

Lalu bagaimana prosedurnya?

Nah, di sini BKN meminta kepada PPK instansi untuk mengusulkan penetapan pengangkatan CPNS yang telah lulus prajabatan dan lulus tes kesehatan lebih dari 1 tahun kepada kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan bukti dukung sesuai dengan pedoman dalam SE BKN 10/2022.

Berdasarkan usulan dari PPK tersebut, BKN akan menetapkan rekomendasi pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS sesuai dengan persetujuan pengangkatan CPNS lebih dari 1 tahun.

Setelah PPK Instansi memperoleh hasil rekomendasi pengangkatan yang ditetapkan BKN, PPK menetapkan Surat Keputusan (SK) pengangkayan CPNS menjadi PNS bagi yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dan SK penghentian CPNS bagi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Terakhir, keputusan PPK wajib disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor regional BKN paling pambat 30 hari sejak tanggal penetapan SK.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara tersangka kasus CPNS fiktif, Olivia Nathania ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah dinyatakan lengkap. Olivia diketahui menjadi tersangka kasus CPNS fiktif sebelumnya dengan 225 korban dengan nilai kerugi...

2 dari 4 halaman

BKN Terbitkan 111.813 NIP CPNS 2021 per 3 Juni 2022

Peserta Tes SKD CPNS 2021 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Secaba Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 30 September 2021.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pembaharuan jumlah Nomor Identitas PNS atau NIP CPNS 2021. Menurut data per Jumat, 3 Juni 2022 tercatat ada sebanyak 111.813 NIP yang diterbitkan.

Data terbaru ini juga disampaikan BKN melalui seluruh akun media sosialnya, seperti Instagram, Twitter hingga Facebook, Jumat (3/6/2022).

Peserta juga dapat mengecek update penerbitan NIP setiap minggunya melalui link https://s.id/UpdateNIP_NIP3K2021.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama menyampaikan, jumlah penerbitan NIP ini masih di bawah total peserta CPNS 2021 yang lolos seleksi. Salah satu alasannya, masih banyak peserta yang belum melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).

"Tidak semua yang lulus mengisi DRH. Jadi yang pasti akan diusulkan ialah yang mengisi DRH. Perbedaan angka juga ialah karena ada yang mengundurkan diri," jelas Satya kepada Liputan6.com.

Adapun total usul masuk pengajuan NIP yang dilakukan 491 instansi pusat dan daerah yakni sebanyak 112.018. Namun hingga 3 Juni ini, baru 111.813 NIP yang telah diterbitkan.

Dengan catatan, belum tentu seluruh CPNS yang berhak memperoleh NIP tersebut bisa langsung mendapatkannya. Pasalnya, BKN masih terus menerima usul masuk NIP dari seluruh instansi yang perlu proses pembetulan.

3 dari 4 halaman

Menteri PARB: Sanksi Denda PNS Mundur Tak Diatur UU Tapi Masing-Masing Kementerian

800 Peserta Ikuti Tes SKD CPNS — Peserta memvalidasi data diri sebelom mengikuti proses Tes Standar Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di BKN, Jakarta, Kamis (2/9/2021). Sebanyak 800 peserta mengikuti tes yang dibagi dua sesi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menyoroti aturan pemberian sanksi denda uang bagi CPNS yang mengundurkan diri. Hal ini dilakukannya pasca adanya kurang lebih 100 CPNS 2021 dari bermacam instansi yang mengundurkan diri setelah Nomor Identitas PNS (NIP) diterbitkan.

Tjahjo menjelaskan, terdapat tiga aturan rekrutmen CPNS yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021, dan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018.

Dari ketiga beleid tersebut, diatur berupa sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASB untuk satu periode berikutnya bagi pelamar yang sudah diangkat menjadi CPNS dan sedang menjalani masa percobaan (pelatihan dasar).

"Sanksi berupa pembayaran denda bagi CPNS yang mengundurkan diri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan," tegas Tjahjo dalam pesan tertulisnya, Selasa (31/5/2022).

Namun memang, beberapa instansi memberikan sanksi berupa pembayaran denda kepada CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan. Atau, pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan NIP yang mengundurkan diri.

"Beberapa instansi dalam membuat pengumuman tidak mencantumkan adanya sanksi berupa pembayaran denda apabila CPNS mengundurkan diri, contohnya Kementerian Luar Negeri," imbuh Tjahjo.

4 dari 4 halaman

Denda

Adapun sanksi berupa pembayaran denda dilakukan antara lain karena: formasi menjadi tidak terisi, karena tidak bisa digantikan oleh pelamar lain, berpotensi merugikan keuangan negara karena anggaran negara yang digunakan untuk proses seleksi CPNS relatif tinggi, menghilangkan kesempatan peserta lain yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi CPNS.

Pemberlakuan sanksi berupa pembayaran denda bagi CPNS yang mengundurkan diri pada dasarnya dimungkinkan dalam rangka mengurangi potensi kerugian negara lantaran tidak terisinya formasi oleh pelamar yang dinyatakan lulus.

"Dalam praktiknya pemberlakuan sanksi bagi para pelamar pekerjaan yang mengundurkan diri dalam kurun waktu tertentu juga dilakukan disektor-sektor yang lain seperti swasta dan BUMN," ujar Tjahjo.