Bank Dilarang Jualan Via Telemarketing Tanpa Persetujuan Nasabah

Ilustrasi Bank Sentral. Photo copyright by Freepik

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang perbankan menawarkan penawaran produk jasa keuangan melalui telepon atau pesan singkat. Layanan yang biasa disebut dengan telemarketing ini banyak dikeluhkan oleh nasabah dianggap mengganggu.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito menjelaskan, perbankan bisa menjalankan aktivitas telemarketing. Namun sebelumnya pihak bank harus mendapatkan persetujuan atau izin dulu calon konsumen.

Jika belum ada persetujuan dari calon konsumen, maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang menawarkan produk melalui sarana komunikasi pribadi.

"Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan," kata Sarjito dalam Media Briefing, Jumat (25/5/2022).

Selain melarang kegiatan telemarketing tanpa persetujuan calon konsumen, Sarjito menyebut, POJK anyar ini juga mengatur mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi konsumen. Diantaranya PUJK dilarang memberikan dan/atau menyalahgunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen maupun calon Konsumen kepada pihak lain.

Kemudian, PUJK dilarang mengharuskan konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan. Lalu, menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan atau layanan, ditolak permohonan penggunaan produk dan/atau layanan oleh PUJK, dan/atau menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

"Selain itu, PUJK wajib menjaga dan menjamin keamanan data dan atau informasi pribadi Konsumen," imbuhnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tidak terlalu khawatir terjadinya kenaikan kredit bermasalah (Nett Performing Loan/NPL) pada perbankan nasional. Adapun kredit macet bank pada kuartal I 2016 meningkat 0,1 persen menjadi 2,8 persen dibandingkan pe...

2 dari 3 halaman

Deretan Sanksi

Ilustrasi daftar kode bank. (Photo by vectorjuice on Freepik)

Adapun prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam aturan terbaru tersebut berupa edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Sarjito pun mengingatkan, terdapat sejumlah sanksi yang telah disiapkan regulator kepada seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar aturan perlindungan konsumen. Hal ini sebagaimana diatur dalam POJK anyar tersebut.

"Sanksinya sangat komprehensif dari OJK, sehingga (PUJK) harus kredibel," ujar Sarjito dalam Media Briefing, Jumat (20/5).

Sarjito menyampaikan, sanksi pertama yang akan dijatuhkan regulator berupa teguran tertulis yang akan memperburuk citra pelaku usaha jasa keuangan maupun pimpinan yang melanggar aturan perlindungan konsumen.

"Sanksi untuk perlindungan konsumen itu bisa peringatan tertulis. jangan disepelekan ini," tekannya.

3 dari 3 halaman

Denda

Selain teguran tertulis, sanksi juga bisa berbentuk larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

"Ini salah satu implikasi dari peringatan tertulis. Di mana jika seorang pemimpin LJK sudah pernah dikenai peringatan tertulis, akan dipertimbangkan kembali atau bahkan dilarang menjadi pihak utama atau direksi utama," bebernya.

Selanjutnya, OJK juga dapat menjatuhkan sanksi berupa denda bagi pelaku usaha jasa keuangan yang terbukti melanggar aturan perlindungan konsumen. Adapun, nominal denda yang dikenakan maksimal Rp15 miliar.

Terakhir, OJK juga tak segan memberikan sanksi berupa pembatasan dan pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha bagi perusahaan yang melanggar aturan perlindungan konsumen. Sejumlah sanksi tersebut diharapkan dapat menciptakan efek jera untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

"Ini (PUJK) bisa ga boleh jualan lagi, karna produknya ga bener," tandasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Infografis: Deretan Bank Digital di Indonesia (Liputan6.com/Abdillah)

bank
Perusahaan
Bank adalah lembaga yang menjadi pilihan yang aman untuk meminjam dan menyimpan uang.
Lihat Selengkapnya
bank
OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
konsumen
Bisnis
Konsumen adalah salah satu unsur yang ada dalam kegiatan ekonomi.
Lihat Selengkapnya
konsumen
Otoritas Jasa Keuangan
Telemarketing