Sukses

Jokowi Tugaskan Polri Kawal Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, investasi akan jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Pada 2022 mendatang, pemerintah target meraup investasi Rp 1.200 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 900 triliun.

Guna memuluskan tujuan itu, Jokowi meminta Kepolisian RI (Polri) untuk ikut menjaga pemasukan investasi, baik yang berada di pusat hingga ke daerah-daerah.

"Saya hanya ingin titip kepada jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah, kawal dan jaga betul yang namanya investasi," ujar Jokowi dalam sesi pengarahan kepada Kepala Satuan Wilayah 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12/2021).

Dibanding belanja pemerintah atau APBN, investasi disebutnya jadi penopang utama penggerak ekonomi. Secara porsi, investasi memiliki peran kepada pertumbuhan ekonomi hingga 85 persen.

"Supaya tahu, APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 18-15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru, artinya apa, 85 persen (adalah investasi)," terang Jokowi.

"Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi tuh betul-betul direalisasikan. Karena kunci penggerak ekonomi ada di situ," tegasnya.

Jokowi pun mengapresiasi realisasi investasi pada 2021 ini yang sudah tidak Jawa sentris lagi. Sebab, 51,7 persen investasi kini sudah menyasar luar Pulau Jawa.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Jaga Investasi

Oleh karenanya, Jokowi pun meminta Polri dan Polda menjaga catatan bagus ini. Tak tanggung-tanggung, ia mengancam akan memberhentikan pimpinan polisi yang abai akan tanggung jawab ini.

"Jaga, sekali lagi, jaga yang namanya investasi. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses maupun investasi yang baru datang, jaga. Saya sudah titip juga ke Kapolri," ucapnya.

"Kapolda yang tidak bisa menjaga sama, diperingatkan, kalau memang sulit enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan, yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras, tapi udah, enggak bisa dia, ganti," serunya.