Banyak Pejabat Keluarkan Kebijakan Tak Pakai Data Tapi Berdasar Insting dan Feeling

Data Scientist — Ilustrasi laptop menampilkan grafik dan data. Kredit: Carlos Muza via Unsplash

Liputan6.com, Jakarta - Deloitte mengeluarkan hasil survei bahwa 76 persen para eksekutif tidak terbiasa menggunakan data dalam menyusun kebijakan. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengakui hal tersebut. Di lingkungan pemerintahan juga tidak terbiasa menggunakan data.

"Saya yakin bahwa sebagian di antara kita sebagian besar tentunya termasuk saya, memang harus kita sadari bahwa kadangkala kita memutuskan sesuatu secara insting atau pakai feeling. Walaupun sebagian memang sudah dengan data," kata Heru dalam Webinar Data Exchange dan Data Analytics, Selasa (31/8/2021).

BSKDN Kemendagri Matangkan Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Dia mengatakan, kadang-kadang setiap keputusan di lapangan tergantung daripada dinas yang ada di bawahnya. Jika dari bawah sudah lengkap dengan data, maka para pimpinan pun merasa senang. Namun, jika tidak ada maka tidak diwajibkan.

Namun dalam perkembangannya, setiap keputusan bersifat strategis, Kementerian Keuangan selalu miminta kepada tim untuk memulai terlebih dahulu menyiapkan data-data dibutuhkan. Pengunaan data sebagai referensi dalam pengambilan keputusan.

"Paling tidak tumpukan data yang kita miliki miliki ini harus kita manfaatkan," jelas dia,

Heru meyakini, dengan data maka semua pengambilan keputsan dapat dilakukan dengan baik. Namun permasalahannya, dalam menggunakan data, mengolah data, dan membiasakan membaca data, diakui bukanlah sesuatu yang mudah.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kominfo dan Komisi I DPR RI rapat bahas RUU Perlindungan Data Pribadi yang ditargetkan selesai tahun depan.

2 dari 2 halaman

Cegah Ekonomi Makin Terpuruk, Pejabat Publik Diminta Hati-Hati Umumkan Kebijakan

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengingatkan seluruh pejabat publik agar berhati-hati dalam mengkomunikasikan suatu kebijakan.

Sebab, jika komunikasi itu tidak disampaikan baik dan tepat maka akan berimplikasi terhadap ekonomi.

"Ini bisa kita lihat dari pemberlakuan PSBB walaupun Pergub-nya belum. Tetapi ketika terjadi, tetapi karena sudah diumumkan memberikan implikasi terhadap kekhawatiran pelaku pasar modal terhadap Bursa Efek ini," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (22/9).

Imbasnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Rupiah pada saat pengumuman tersebut langsung melemah. IHSG tercatat merosot tajam sebesar 5 persen ke level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Sedangkan Rupiah ditutup melemah 56 poin atau 0,38 persen menjadi Rp14.855 per USD dari sebelumnya Rp14.799 per USD.

"Itu anjlok pada saat pengumuman. Kita lihat memang semua sektor pada tanggal 10 September mengalami penurunan yang cukup tajam kalau kita lihat," kata dia.