Ada Kasus Suap Pajak, Kinerja Sri Mulyani Mulai Dipertanyakan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah melakukan penyidikan atas kasus suap pajak yang dilakukan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, menilai kasus suap pajak ini jadi momentum terbaik untuk melakukan penilaian kembali tentang kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani secara lebih menyeluruh.

Khususnya dalam kaitan pengawasan terhadap direktorat jenderal yang berada dalam rentang kendali Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak.

"Tetap harus ada tanggung jawab seorang Menteri Keuangan dalam kasus di Ditjen Pajak saat ini. Menteri Keuangan (Sri Mulyani) harus mengambil porsi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri," kata Misbakhun kepada Liputan6.com, Rabu (3/3/2021).

Sri Mulyani disebutnya tetap harus menyiapkan mitigas risiko dari kasus suap pajak ini. "Karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kementerian Keuangan," ujar Misbakhun.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan kekecewaan terhadap dugaan suap pajak ini dan mengatakan kasus itu merupakan pengkhianatan serta telah melukai perasaan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

"Bila dugaan tersebut terbukti, ini merupakan suatu pengkhianatan bagi upaya DJP dan Kemenkeu yang tengah terus fokus untuk lakukan pengumpulan penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah tulang punggung penerimaan negara," ungkapnya dalam waktu terpisah.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemerintah kini tengah fokus mengeluarkan banyak uang untuk menghadapi pandemi Covid-19 berkepanjangan. Dengan tujuan agar proses pemulihan ekonomi cepat terjadi.

"Penerimaan negara terus diupayakan, sehingga bisa dukung masyarakat dan dunia usaha untuk pulih kembali. Ini (kasus suap pajak) merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan untuk kita semua," ujar Sri Mulyani.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara mengenai sindiran Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal menteri pencetak utang.

2 dari 2 halaman

Ada Kasus Suap, Sri Mulyani Tetap Minta Anak Buah Kejar Target Pajak Rp 1.229 Triliun

Rapat Perdana, Sri Mulyani - DPR Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana 2020 — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak tetap fokus bekerja, meskipun ada pemeriksaan kasus dugaan suap oleh KPK. Dia memahami, tugas DJP tahun ini cukup berat dalam hal penerimaan, di tambah saat ini sedang masa penyerahaan SPT.

"Ini bulan-bulan yang sangat sibuk dan sangat penting saya berharap dan memberikan instruksi seluruh pegawai DJP untuk tetap jaga semangat, fokus jalankan tugas dan saling terus menjaga agar intergritas masing-masing pribadi dan institusi tidak dikhianati atau dilukai," pesan Sri Mulyani dalam keterangan Pengusutan Dugaan Kasus Suap, Rabu (3/3/2021).

Sri Mulyani ingin seluruh anak buahnya di lingkungan DJP dapat bekerja dan terus fokus mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Di mana pemerintah mematok target penerimaan pajak di tahun ini sebesar Rp 1.229,6 triliun.

"Itu merupakan suatu target yang harus dicapai dan saya tahu ini adalah tantangan yang tidak mudah," jelas dia.

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
ditjen pajak
Organisasi
Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia.
Lihat Selengkapnya
ditjen pajak
Menteri Keuangan
Pegawai Ditjen Pajak