Belanja Pemerintah Naik 1,94 Persen di Kuartal IV 2020

FOTO: PSBB Jakarta Diprediksi Berdampak ke Pertumbuhan Ekonomi — Suasana pemukiman padat penduduk di kawasan Danau Sunter Barat, Jakarta, Kamis (17/9/2020). Pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta diprediksi memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di kuartal III 2020. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat belanja pemerintah pada kuartal IV 2020 naik 1,94 persen. Secara angka, realisasi belanja negara atau APBN pada triwulan IV 2020 mencapai Rp 732,74 triliun.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, belanja negara tumbuh 1,94 persen secara tahunan (year on year/YoY). Salah satunya berkat adanya stimulus bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19.

"Kenaikan ini dipicu oh naiknya realisasi belanja pemerintah pusat yang kalau ditelisik ada 2 komponen yang tinggi, pertumbuhan belanja bansos 82,43 persen yang memang disediakan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, dan ada kenaikan belanja barang dan jasa," paparnya dalam sesi teleconference, Jumat (5/2/2021).

Suhariyanto juga menyampaikan, konsumsi pemerintah juga tetap tumbuh positif pada kuartal IV 2020. Ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi yang tumbuh minus 2,07 persen di sepanjang 2020.

Dia melaporkan, konsumsi pemerintah jadi satu-satunya komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan positif di triwulan IV tahun lalu.

"Jadi konsumsi pemerintah kemarin merupakan satu-satunya komponen pengeluaran yang tumbuh positif sebesar 1,76 persen," kata Suhariyanto.

Selain menguat secara kuartal to kuartal (qtq), konsumsi pemerintah pada kuartal IV 2020 juga meningkat secara tahunan atau year on year (YoY) sebesar 0,5 persen dari triwulan IV 2019.

"Pertumbuhan belanja pemerintah pada triwulan IV ini menguat terutama disebabkan oleh pertumbuhan belanja barang dan jasa, kecuali untuk belanja perjalanan dinas. Jadi kita tahu penurunan belanja tersebut sebagai dampak kebijakan dari PSBB," ujar Suhariyanto.

2 dari 2 halaman

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sepanjang 2020 Minus 2,07 Persen

FOTO: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kuartal III 2020 Masih Minus — Pemandangan deretan gedung dan permukiman di Jakarta, Rabu (1/10/2020). Meski pertumbuhan ekonomi masih di level negatif, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut setidaknya ada perbaikan di kuartal III 2020. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Sementara itu pada triwulan IV 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,42 persen dan secara year on year kontraksi sebesar 2,19 persen.

"Pertumbuhan ekonomi secara q to q mengalami kontraksi sebesar 0,42 persen dan pertumbuhan ekonomi y on y dibanding 2019 kontraksi 2,19 persen. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 mencapai kontraksi 2,07 persen," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam rilis Pertumbuhan Ekonomi secara daring, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Perekonomian di berbagai negara pada triwulan IV mulai membaik dibanding triwulan sebelumnya. Namun perbaikan belum terlalu signifikan dan masih dibayangi oleh kekhawatiran Virus Corona.

Pada triwulan IV berbagai negara kembali melakukan lockdown akibat peningkatan kasus Virus Corona. Beberapa negara masih kontraksi, yang positif hanya Tiongkok dan Vietnam.

Inflasi diberbagai negara di 2020 juga mengalami perlambatan signifikan bahkan mengarah ke deflasi. Hal ini disebabkan oleh pembatasan mobilisasi juga pergerakan masyarakat diseluruh negara.

"Pandemi menghantam dua sisi, baik dari sisi demand maupun supply," kata Suhariyanto dalam melaporkan laju pertumbuhan ekonomi.

Presiden Jokowi menjelaskan asumsi ekonomi makro Indonesia pada 2020. Diantaranya besaran pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kurs Rupiah pada USD.

BPS
Organisasi
BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Lihat Selengkapnya
BPS
Pertumbuham Ekonomi
Belanja Pemerintah