Menko Luhut Akui Masih Banyak PR di Sistem Manajemen Kesehatan Indonesia

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan Program Digitalisasi Pariwisata Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). (Dok Kemenko Marves)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dalam sistem manajamen kesehetan di Tanah Air. Utamanya adalah terkait dengan manajemen data.

Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Kesehatan, Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Group Telkom, dirinya menemukan beberapa permasalahan. Seperti proses input data hasil laboratorium ke sistem informasi, pemanfaatan data penanganan Covid-19 di daerah, serta integrasi berbagai aplikasi terkait Covid-19 yang sudah berhasil dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN maupun swasta.

"Fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata dia seperti dikutip dari akun facebooknya, Jumat (6/11).

Menindaklanjuti temuan tersebut, Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu meminta Group Telkom bekerjasama dengan Kemenkes untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data. Termasuk di dalamnya perbaikan data New All Records (NAR) terkait pencatatan hasil laboratorium orang yang dites PCR.

"Saya kira perbaikan data NAR harus dilakukan segera karena nantinya berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera kita lakukan," kata dia.

Dia menekankan, perbaikan NAR perlu dilakukan karena “big data” yang dibangun nantinya akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen data pasien ke depannya. Dengan begitu nantinya dapat melihat data berbagai jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia, riwayat kesehatan pasien, rekam medis, sampai kebutuhan obat pasien.

"Sehingga kita bisa memperkirakan pabrik obat apa saja yang perlu kita bangun untuk persediaan obat di dalam negeri," katanya.

Dalam kesempatan itu, Menko Luhut juga menyampaikan keinginananya agar big data informasi kesehatan ini bisa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan secara baik. Terlebih seluruh infrastruktur “big data” manajemen kesehatan fungsi pengelolaannya akan sepenuhnya dipegang oleh Kemenkes.

"Saya meminta kepada kedua pihak untuk menyelesaikan integrasi manajemen kesehatan untuk penanganan Covid ini maksimal diselesaikan pada bulan Desember, dengan catatan secara bertahap akan ada beberapa perbaikan yang bersifat minor dan mendesak untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Dengan begini, kita sedang mulai mewujudkan reformasi kesehatan di Indonesia, lewat integrasi manajemen data kesehatan berbasis teknologi informasi," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Saat vaksin covid-19 mendapat persetujuan untuk didistrubusikan di Indonesia, akan ada beberapa kelompok prioritas yang mendapat vaksinasi di tahap awal.

2 dari 2 halaman

Luhut Sebut Vaksinasi Covid-19 Mundur, Jadi Dimulai Pekan Ketiga Desember 2020

Pemkot Depok Gelar Simulasi Vaksin COVID-19 — Petugas kesehatan menyuntik pasien saat simulasi vaksin COVID-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020). Pemkot Depok menggelar simulasi vaksin COVID-19 dalam rangka persiapan vaksinasi yang rencananya akan dilaksanakan bulan November 2020. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan vaksinasi Covid-19 kemungkinan akan dimulai pada minggu ketiga Desember 2020. Pelaksanaan mundur dari rencana awal yang disebut-sebut akan berlangsung pada November ini.

"Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember," kata Luhut seperti melansir Antara, Rabu (4/11/2020).

Saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat, yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma.

Untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya, ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan," katanya yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu.

Luhut menambahkan, dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan bisa membuat wilayah Bali menjadi zona hijau pada awal tahun 2021 mendatang menyusul vaksinasi pada minggu ketiga Desember itu.

"Kami ingin lihat Bali jadi zona hijau, itu target kami, Bali jadi zona hijau harapannya pada awal tahun depan karena kita akan mulai vaksinasi mulai minggu ketiga Desember," katanya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan rencana vaksinasi Covid-19 yang tadinya akan dimulai sekitar minggu kedua November bisa saja molor.

Adapun kemungkinan mundurnya jadwal vaksinasi bukan karena tidak adanya pasokan vaksin. Penyebab lebih karena dibutuhkan waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bisa mengeluarkan emergency use authorization.