Sukses

Koridor Timur Jakarta Siap Jadi Kebangkitan Pusat Ekonomi Pasca Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Kawasan koridor timur Jakarta dinilai paling siap dan memenuhi syarat menjadi pusat kebangkitan ekonomi nasional khususnya di Jabodetabek, pasca pandemi Covid-19. Koridor ini  dinilai terbukti sebagai kawasan dengan pertumbuhan yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir. Ditambah dukungan infrastruktur yang sangat memadai. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Tata Ruang, Pengembangan Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan, Hari Ganie.

“Kami kira memang koridor timur Jakarta ini paling memenuhi syarat untuk bangkit lebih dahulu pasca pandemi dibandingkan daerah atau kawasan-kawasan lainnya,” ujar dia pada Webinar bertajuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Pengembangan Koridor Timur Jakarta, kemarin.

Koridor timur Jakarta ini memiliki akses yang bagus dari sisi infrastruktur, dikenal sebagai sentra industri terbesar di Asia Tenggara.

Di mana posisinya strategis karena menghubungkan dua kota besar di Indonesia yakni Jakarta dan Bandung. Kedua lokasi tidak hanya terkoneksi lewat jalan tol tetapi nantinya juga dengan kereta cepat. Koridor timur Jakarta, dikatakan bahkan akan menjadi satu-satunya kawasan mega urban di Indonesia.

Peran strategis koridor timur Jakarta semakin besar dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Kawasan timur Jakarta ini juga paling cepat pertumbuhannya dibandingkan kawasan lain di sekitar Jakarta, karena didukung sekitar 10 jenis infrastruktur baru.

REI berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius pada pengembangan koridor timur ini guna memastikan ekonomi bangkit kembali terutama di Jabodetabek sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data REI, koridor timur yang terbentang dari Bekasi, Cikarang hingga Karawang tumbuh sangat cepat. Saat ini sekitar 47 persen pasokan perumahan di Jabodetabek berlokasi di koridor ini. Dimana 73 persen diantaranya merupakan pengembangan perumahan segmen menengah bawah.

“Sekarang sudah ada sekitar 15 pengembang besar yang masuk ke koridor timur ini, bahkan sudah ada konsorsium yang beranggotakan 9 pengembang terkemuka di sana. Ini satu potensi pengembangan yang besar sekali,” kata Hari Ganie.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono menyebutkan di kawasan timur Jakarta sejak 1980-2010 pembangunan infrastruktur sudah cukup pesat. Ditambah lagi daya tarik terbaru yakni Pelabuhan Patimbang dan Bandara Kertajati, selain jalan tol termasuk tol layang Cikampek II.

“Tetapi pada 2030 di kawasan timur Jakarta diprediksi akan terjadi kesulitan air baku, sehingga Kementerian PUPR tengah berusaha dapat menggandeng swasta untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sekarang pasokan air baku di situ sangat bergantung pada Waduk Jatiluhur,” kata Hadi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki mengatakan koridor timur Jakarta merupakan salah satu wilayah di Jabodetabek-Punjur yang menjadi kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi.

Menurut dia, Perpres No. 60 Tahun 2020 seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan Jabodetabek-Punjur terutama yang menyangkut enam isu besar, yaitu banjir, ketersediaan air baku, kemacetan, permasalahan kawasan pesisir, pengaturan kawasan Pulau Seribu dan antisipasi pemindahan ibu kota negara (IKN).

“Terkait kawasan koridor timur Jakarta, fokus dari Perpres 60 adalah menyangkut ketersediaan air baku dan kemacetan. Oleh karena itu, jaringan jalur transportasi berbasis rel menjadi hal yang paling diandalkan. Selain itu, sudah ditetapkan juga 24 rencana titik pengembanganan Transit Oriented Development (TOD) kota regional,” jelas pria yang akrab disapa Uki itu.

Poin penting lain di dalam Perpres 60 Tahun 2020 adalah mengenai badan pengelola atau badan koordinasi kawasan Jabodetabek-Punjur. Badan tersebut nantinya terdiri dari sedikitnya 5 Menteri/Kepala Lembaga, 3 Gubernur, serta sejumlah Bupati/Walikota yang masuk di dalam kawasan Jabodetabek-Punjur

 

2 dari 2 halaman

Dukung Pemerintah

Menanggapi rencana pembentukan badan pengelola kawasan Jabodetabek-Punjur, REI berharap dibangun sinergi, koordinasi dan komunikasi yang intens antara badan pengelola dengan swasta termasuk asosiasi pengembang. Seperti diketahui, REI merupakan asosiasi realestat tertua dan terbesar di Indonesia dengan anggota mencapai 6.200 perusahaan.

“Alangkah baiknya jika ada perwakilan dari asosiasi pengembang di dalam badan pengelola kawasan Jabodetabek-Punjur tersebut, sehingga bisa ikut duduk bersama membahas progress dan pengendalian kawasan. Kami selalu siap bersinergi dengan pemerintah,” kata Hari Ganie.

Direktur Jababeka, Sutedja S. Darmono mengatakan koridor timur Jakarta dengan luas mencapai 10.000 hektare telah bertumbuh menjadi aset properti unggulan yang sangat lengkap baik pusat bisnis, gaya hidup, destinasi hunian, dan kawasan industri. Namun diakui dari sisi pemasaran properti, koridor timur Jakarta bisa dibilang masih tertinggal dibandingkan koridor lainnya terutama barat Jakarta.

Andreas Nawawi Senior Advisor Lippo Cikarang mengatakan akibat pandemi, pembeli properti bukan hanya mencari lokasi. Momentum juga akan menjadi salah satu pilihan orang dalam memilih properti.

Soal isu seperti banjir dan resapan air yang menjadi salah satu kekhawatiran pemerintah sehingga terbit Perpres 60 Tahun 2020, menurut Andreas, sudah diantisipasi pihaknya di kawasan Lippo Cikarang yang setidaknya memiliki 105 hektar penampungan air dan cukup banyak taman penghijauan.

Summarecon Bekasi juga memiliki infrastruktur memadai sebagai sebuah kawasan skala kota. Albert Luhur, Exceutive Director Summarecon Bekasi mengatakan di Summarecon Bekasi sudah dilengkapi danau dan taman yang mencapai 32 persen dari luasan lahan pengembangan.

Sementara itu, Edward Gunawan Direktur Damai Putra Grup memilih untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Fokus pemulihan ekonomi pasca pandemi kepada perencanaan jangka panjang yang selaras dengan rencana mobilitas strategis regional. Terkait kemacetan di Kota Harapan Indah diakui Edward.

“Kami sudah antisipasi dengan tiga langkah yakni memaksimalkan fungsi sebagai perpindahan antar moda antara Jakarta-Bekasi, pemetaan dan pemahaman stakeholders sepanjang jalur MRT koridor timur, serta pemetaan dan pemahaman stakeholders secara mikro untuk mengetahui sinergi apa yang dapat dicapai dengan rencana MRT,” jelas Edward.

Dia juga sangat menyambut baik jika pemerintah mau melibatkan swasta dan pengembang di koridor timur Jakarta.