Sejumlah Pelabuhan Siap Layani Transhipment Internasional

Aktivitas di JICT — Aktivitas di Jakarta International Container Terminal, Jumat (15/3). BPS mencatat nilai ekspor pada Februari 2019 tercatat sebesar US$12,53 miliar atau turun 10,05 persen dari bulan sebelumnya, yakni US$13,93 miliar.(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah pelabuhan di Indonesia dinilai siap dan memiliki potensi besar untuk menjadi pelabuhan alih muat barang (transhipment) internasional. Keberadaan pelabuhan ini akan membantu meningkatkan kegiatan ekspor-impor di dalam negeri.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali mengatakan, ‎setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejak Februari 2019 Pelabuhan Tanjung Priok dalam hal ini Jakarta International Container Terminal (JICT) sudah mulai melayani proses transhipment internasional.

Namun hingga saat ini baru JICT yang tercatat sebagai pelabuhan petikemas pertama di Indonesia, yang dapat melakukan kegiatan transhipment kargo internasional.

Dengan diperolehnya penetapan dari otoritas terkait, maka semua kapal dari luar negeri yang akan melakukan transhipment ke pelabuhan tujuan internasional dapat melakukannya melalui JICT.

"Begitu pula perpindahan barang antar terminal petikemas juga dapat dilakukan melalui JICT," ujar dia di Jakarta, Sabtu (11/5/2019).

Rhenald menyatakan, dengan selesainya pembangunan sejumlah pelabuhan laut dalam yang kian modern dan adanya kerjasama dengan sejumlah operator internasional, maka sebenarnya ada banyak pelabuhan yang bisa turut melayani kegiatan transhipment ini.

“Volume perdagangan Indonesia juga sudah meningkat, sehingga inisitif dari JICT ini perlu juga diikuti oleh pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia,” kata dia.

2 dari 3 halaman

Pelabuhan Lain

Pelabuhan Kuala Tanjung, Medan Sumatera Utara. Liputan6.com/Bawono

Salah satu pelabuhan yang berpotensi menjadi pelabuhan transhipment internasional selanjutnya yaitu, Pelabuhan Kuala Tanjung di Batubara, Sumatera Utara.

Selain itu, di provinsi tersebut juga ada Pelabuhan Belawan yang kini menjadi pelabuhan modern.

“Sejumlah pelabuhan lain yang sudah dibangun secara modern yakni Teluk Lamong di Surabaya-Gresik, juga berpotensi untuk menjadi pelabuhan yang dapat melakukan kegiatan transhipment internasional. PT Pelindo IV di Makassar dan juga Pelabuhan Bitung, kini sudah mengelola pelabuhan secara modern, sehingga sudah siap apabila pemerintah menunjuknya sebagai salah satu pelabuhan, untuk mengelola kegiatan transhipment internasional," jelas dia.

Dalam beberapa tahun ke depan, lanjut dia, Pelabuhan Sorong juga diharapkan mampu melakukan kegiatan serupa.

"Ini mengingat lokasinya yang dapat menerima masuknya kapal-kapal asing dari Australia dan Papua Nugini," tandas dia.

3 dari 3 halaman

Menhub Targetkan Lima Pelabuhan di Indonesia Bebas Korupsi

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menargetkan lima pelabuhan lain di Indonesia dapat ikuti jejak pelabuhan Tanjung Priok yang sudah mendapat penghargaan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Budi menyampaikan hal itu saat membuka rapat kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2019, di ruang mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin 8 April 2019.

Kelima pelabuhan itu yakni pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Sorong, Papua.

"Tanjung Priok sudah menjadi daerah bebas korupsi, mereka sudah mendapatkan suatu apresiasi. Dan kami ingin bahwa bukan hanya Tanjung Priok saja, tetapi juga ada lima pelabuhan lain yang seperti Tanjung Priok sebagai pelabuhan yang bebas korupsi. Lima pelabuhan itu yaitu Surabaya, Semarang, Makassar, Belawan, Ambon dan Sorong," ujar Budi, seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (9/4/2019).

Budi menuturkan, dengan wilayah bebas korupsi, akan menciptakan integritas di pelabuhan tersebut sehingga pelayanan dan kecepatan akan meningkat. Selain itu, keluhan dari institusi lain maupun dari pelaku usaha dapat berkurang.

"Karena pelabuhan adalah suatu mtoro dari kemajuan logistik suatu negara. Dalam catatan indeks logistik kita naik dari peringkat 63 ke 46. Satu prestasi yang baik, tetapi tidak cukup dengan itu, kita ingin terus mereformasi agar insane-insan perhubungan ini memiliki suatu kontribusi yang baik," ujar dia.