Cara Sri Mulyani Gambarkan Kondisi Keuangan Negara ke Murid SD

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengunjungi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kenari 07, Jakarta Pusat pada Senin (22/10/2018). Dok Merdeka.com/Dwi Aditya Putra

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengunjungi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kenari 07, Jakarta Pusat pada Senin (22/10/2018) pagi ini.

Adapun kunjungan kali ini bertujuan memberikan pemahaman dasar kepada anak-anak mengenai tata kelola keuangan sebuah negara.

Sri Mulyani mengatakan, pemahaman sejak dini memang diperlukan bagi anak-anak. Dengan begitu, ke depan mereka dapat memahami betul kondisi keuangan negara Republik Indonesia.

"Kemenkeu (Kementerian Keuangan) memang untuk menjalankan tugas bagi anak-anak juga memahami bagaimana mengelola keuangan negara. Memang tidak memakai bahasa teknis, dari anak-anak, bahkan tingkat kelas 6 kelas 5 mereka sangat memahami dan kemudian ditaruh sebuah gambaran yang utuh itu akan memberikan gambaran kepada mereka gimana mereka melihat suatu negara atau negara sendiri," kata Sri Mulyani.

Dia mengatakan, sosialisasi seperti ini bukanlah kali pertama dilakukan Kemenkeu. Ini menjadi tahun ketiga bagi Kemenkeu untuk melakukan hal serupa, tepatnya sejak 2016.

"Ini tahun ketiga yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan di semua daerah sebagai salah satu saran melakukan kegiatan sosial, tapi juga memberikan berbagai macam pengetahuan secara mudah pada anak-anak terutama di tingkat SD," imbuh dia.

Bendahara Negara ini mengaku senang dan berkesan dapat berbagi pengetahuan dengan anak-anak. Apalagi pemahaman dan reaksi yang didapat dari anak-anak tersebut sangat luar biasa.

"Saya rasa yang berkesan saya berinteraksi dengan anak-anak itu aja udah berkesan karena energi saya menguat," kata Sri Mulyani.

"Mereka paham kondisi negaranya pada usia yang sangat dini. Mereka punya kesadaran bagaimana menjalankan, mereka juga mulai merasakan kalau membuat prioritas ternyata mereka bisa ini kan menunukkan tanda-tanda mereka memiliki pola pikir luar biasa dengan bimbingan baik mereka jadi karakter yang baik, mereka jadi karakter yang bagus," pungkas Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Ekonom: Rupiah Melemah, Pemerintah Mesti Disiplin Kelola Anggaran

Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)

Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan rupiah tembus 15.200 per dolar.Meski demikian, ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih kuat.

Kondisi ekonomi Indonesia pada 2018 berbeda dengan 1998 meski nilai tukar rupiah cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini ditopang sistem keuangan Indonesia jauh lebih baik.

Hal itu disampaikan Ekonom Senior Raden Pardede saat dihubungi Liputan6.com, seperti ditulis Senin (22/10/2018).

"Kondisi seperti 1998 tidak akan terjadi. Punya keyakinan ekonomi kita jauh lebih baik. Mesin ekonomi dan sistem perbankan sudah jauh lebih baik," ujar Raden.

Raden menuturkan, kondisi sistem perbankan jauh lebih baik dilihat dari tata kelola perbankan dibandingkan pada 1998. "Pemilik dengan pengelola sudah terjadi pemisahan yang ketat,”"kata dia.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Raden dalam mengawasi perbankan juga lebih baik. Ini ditunjukkan dari penyaluran kredit. "Bank tidak bisa salurkan kredit ke perusahaan sendiri. Dulu jantung tidak berfungsi dengan baik yaitu perbankannya," ujar dia.

Meski demikian, Raden mengingatkan agar pemerintah dan Bank Indonesia tetap waspada. Pemerintah dinilai harus disiplin dalam mengelola anggaran.

Seperti diketahui, berdasarkan referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) atau kurs tengah BI, pada 20 Oktober 2014 berada di posisi 12.041 per dolar AS atau menguat dari posisi 17 Oktober 2014 di kisaran 12.222.

Rupiah pun melemah 12,39 persen sepanjang tahun berjalan 2018. Nilai tukar rupiah sempat di posisi 13.542 per dolar AS pada 2 Januari 2018 ke posisi 15.221 per dolar AS pada 19 Oktober 2018. Rupiah sempat berada di level terendah di posisi 15.253 per dolar AS pada 11 Oktober 2018.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024