Sukses

Bangun 2 PLTP, PLN Raih Pinjaman Rp 2,6 Triliun dari Jerman

Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) mendapat pinjaman dari Jerman untuk menggenjot pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), melalui pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi( PLTP ) Ulumbu Unit 5 dan PLTP Mataloko Unit 2 - 3.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Syovie F Roekmana mengatakan, bantuan pendanaan yang ditandatangani pada Kamis (11/10/2018) ini, akan sangat berguna bagi penyelesaian pembangunan PLTP berbasis geothermal di Flores.

"Pendanaan ini cukup penting dalam upaya mengejar target bauran energi baru terbarukan. Dengan bunga yang rendah di bawah 1 persen dan tentu saja hal ini memberikan dampak positif bagi keuangan PLN," kata Syovie, di Jakarta.

‎Kepastian pinjaman ditandai dengan penandatanganan pendanaan geothermal, untuk PLTP Ulumbu Unit 5 dan PLTP Mataloko Unit 2 - 3. Dengan total kapasitas sebesar 40 MW, ditargetkan kedua pembangkit ini masuk sistem pada tahun 2021-2023.

Pendanaan ini bersumber dari KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Development Bank dengan bentuk pinjaman langsung tanpa jaminan pemerintah untuk pendanaan Gheothermal Energy Programme dengan pendanaan sebesar € 150 juta atau setara Rp 2,64 triliun.

KfW menyebutkan bahwa pendanaan ini adalah lanjutan dari komitmen antara Pemerintah Jerman dengan Indonesia untuk pengembangan energi panas bumi.

Adapun latar belakang proyek PLTP Ulumbu dan PLTP Mataloko yakni, untuk memenuhi beban puncak pada sistem Flores terutama sub sistem Ruteng dan sub sistem Bajawa.

"Dan diharapkan dengan dibangunnya kedua pembangkit listrik ini bisa menurunkan biaya pokok produksi atas penggunaan bahan bakar fosil. Dengan target akhir yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan sistem Flores‎," tandasnya.

 

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

 

2 dari 2 halaman

Pakai Energi Baru Terbarukan, RI Mampu Penuhi Kebutuhan Domestik

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi di Indonesia. Sektor energi turut menjadi prioritas pemerintah, yang terdapat dalam janji politik Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dikenal dengan nawacita.

Kedaulatan energi menjadi keharusan, sebab pemenuhan energi dari dalam negeri akan kurangi ketergantungan terhadap energi fosil terutama berasal dari minyak dan batu bara.

Dengan memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari air, mikro hidro, angin, tenaga surya, gelombang laut dan panas, Indonesia mampu penuhi kebutuhan energinya dari dalam negeri.

Sekjren Projo, Handoko menuturkan, paradigm pengelolaan energi nasional harus berubah dari energi sebagai komoditas ke energi sebagai penggerak roda ekonomi.

"Melimpahnya sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia selayaknya bisa dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala besar pengembangan energi baru terbarukan kita, adalah mahalnya teknologi yang banyak kita impor dari luar negeri," ujar dia seperti ditulis, Sabtu (28/7/2018).

Oleh karena itu, penguasaan teknologi juga harus dapat prioritas sehingga tidak lagi tergantung pada teknologi luar negeri. Dari sisi energi primer, saat ini lebih dari 70 persen pembangkit listrik di Indonesia menggunakan minyak bumi dan batu bara.

Melimpahnya batu bara dalam negeri membuat PLTU batu bara menjadi kontribusi terbesar dalam konfigurasi pembangkit di Indonesia. Dalam jangka pendek PLTU batu bara bisa menjadi solusi penyediaan energi listrik yang terjangkau dari sisi harga.

Akan tetapi, keberadaan batu bara dan minyak bumi semakin berkurang dan habis pada akhirnya. Volatilitas harga minyak dunia sangat dinamis dan selalu berkaitan dengan harga komoditas batu bara akan turut kerek harga jual listrik.

"Bayangkan saja bila tiba-tiba harga minyak dunia melaju sampai USD 100 per barel misalnya pasti biaya produksi listrik akan meningkat tajam,” ujar dia.

 

Loading
Artikel Selanjutnya
PLN Serahkan Keputusan Tarif Listrik Naik ke Kementerian ESDM
Artikel Selanjutnya
PLN: Mobil Listrik Sangat Hemat, Cuma Rp 3.000 per 10 Km