Kepala Bappenas Ungkap Kondisi dan Kualitas PNS Saat Ini

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, dasar yang terpenting adalah pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan hal tersebut bisa dicapai melalui kerja sama dari seluruh mesin pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

"Dan mesin ekonomi yang meliputi dunia usaha, learning institution serta corporate dan public university," kata Menteri Bambang di hadapan ratusan ASN dari seluruh wilayah Indonesia dalam acara Rakornas dan Workshop Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan, di kantornya, Kamis (27/9/2018).

Untuk mengoptimalkan hal tersebut, diperlukan adanya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional antara kementerian/lembaga dan pemda.

"Serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan skill SDM," ujar dia.

Menteri Bambang menjelaskan, sebagai motor penggerak pemerintahan, ASN memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan sinergi rencana pembangunan pusat dan daerah untuk mencapai impian dan visi pembangunan.

"Oleh karena itu ASN yang smart dan berkualitas menjadi faktor penting untuk mencapaai tujuan pembangunan dan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi masa datang seperti revolusi industri ke-4 dan juga Digital Government," kata dia.

Kendati demikian, dia menjelaskan saat ini masih banyak yang perlu dibenahi terkait kualitas ASN di Indonesia.

"Kita menyadari bahwa hingga saat ini masih terdapat masalah berkaitan dengan kualitas ASN, seperti rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN, rendahnya jumlah tenaga spesialis atau fungsional, serta tidak meratanya distribusi keahlian," jelasnya.

Menteri Bambang mencontohkan, berdasarkan data di Kementerian Perhubungan sebagian besar atau hampir 60 persen pegawainya masih berlatar pendidikan Diploma, SMA atau yang lebih rendah.

"Selain itu, data nasional menunjukkan baru 10 persen ASN di luar guru dan tenaga medis yang merupakan tenaga spesialis atau fungsional, 36 persen tenaga administrasi dan 11 persen pejabat struktural. Ketidakmerataan distribusi keahlian pun terlihat dari kondisi di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Kalimantan, yang hanya memiliki 0,06 persen dari total ASN yang memiliki latar belakang perminyakan atau pertambangan atau geologi," paparnya.

Kemudian, lanjutnya, saat ini banyak ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan pelatihan yang diterima.

"Jadi artinya, masih ada yang tidak match antara program pelatihan trainingnya dengan penempatan atau posisi dari tersebut, sehingga apa yang kita harapkan dari pelatihan Diklat tersebut tidak bisa optimal ketika sampai pada implementasi, terutama di tempat kerja masing-masing instansi baik pusat maupun di daerah," tuturnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com