Sukses

BPK Siapkan Audit Pembangunan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling siap untuk menjalankan 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menjalankan program SDGs.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, kesiapan pemerintah Indonesia dalam pencapaian SDGs lebih baik jika dibanding dengan negara-negara lainnya. Ia pun mencontohkan dengan telah adanya program audit yang telah disiapkan oleh BPK.

"Kami sudah lakukan tentang persiapan audit SDGs oleh Pemerintah Indonesia. Lagi proses. Kita lebih siap dari pada beberapa negara," kata dia di sela-sela acara Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta, Senin, (2/4/2018).

Seperti diketahui pada 2016 lalu, negara-negara di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan 17 tujuan SDGs. Di tahun 2030, masing-masing negara harus mewujudkan tujuan tersebut melalui berbagai program untuk menangani berbagai isu sesuai yang ditetapkan dalam SDGs.

Adapun 17 SDGs tersebut antara lain, kemiskinan dan kelaparan, perubahan iklim, energi, konsumsi, sumber daya kelautan, ketidakadilan, pertumbuhan ekonomi, ekosistem dan lingkungan, perdamaian and hukum, permukiman manusia, pengelolaan air, pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan dan lifelong learning, keamanan makanan, kesetaraan gender, keberlanjutan industri, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, lembaga yang akuntabel dan kerjasama global untuk pengembangan berkelanjutan.

 

2 dari 2 halaman

Berjalan di 2030

"PBB itu minta 2030 semua sudah jalan. Jadi tujuannya nanti yang miskin tetap dapat pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Masalah pendidikan, kesehatan dan pemberantas kemiskinan yang mungkin kita lebih konsen. Tapi mungkin beda dengan negara lainnya misalnya lebih ke lingkungan," kata dia.

Dia juga menyebut, dalam hal ini pemerintah juga akan menekankan kepada 17 program SDGs tersebut. Dengan demikian, nantinya akan pemerintah akan melihat sejauh mana hal tersebut dapat berjalan.

"Penekanan auditnya dari 17 program itu, pemerintah akan melihat seperti apa roadmap mereka menuju 2030. Nanti kita audit apa memang sudah sesuai degan yang direncanakan. Mengenai pendidikan misalnya seperti apa," tandasnya.

 Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Loading
Artikel Selanjutnya
Gerindra: BPK Perlu Masukkan Pencegahan Korupsi dalam Memberikan Penilaian
Artikel Selanjutnya
Indonesia Ajukan BPK Jadi Auditor Eksternal IMO