KPK Ungkap Asal Uang Pemkab Muara Enim untuk Suap BPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, diduga menyiapkan sejumlah uang untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dana itu disebut berasal dari rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim.

“Penerimaan uang tersebut di antaranya dari saudari FK (Fika) selaku pihak swasta atau Direktur MSA (PT Millenium Solusi Abadi) melalui pihak marketing-nya (pemasaran) yang kemarin sudah kami tetapkan (tersangka), yaitu saudari CRH (Cory Erin Hardi),” tutur Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Achmad menjelaskan, Fika dan Cory merupakan rekanan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan papan tulis interaktif untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut dia, Cory sempat menyerahkan uang sekitar Rp 500 juta kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), yang bertindak sebagai perwakilan Pemkab Muara Enim.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 200 juta kemudian diduga disalurkan Abi kepada pihak BPK, yakni seorang pihak swasta bernama Augusz Dewanggara alias Angga dan seseorang berinisial MYN.

KPK menduga uang tersebut diberikan untuk memengaruhi hasil audit BPK Perwakilan Sumatera Selatan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Sebelumnya, KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada 7-8 Juni 2026. Lima orang diamankan di Jakarta, sementara lima lainnya ditangkap di Sumatera Selatan.

Dalam OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang 2026 tersebut, Bupati Muara Enim Edison menjadi salah satu pihak yang turut diamankan.

Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026.

Keempat tersangka tersebut adalah Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.

KPK kemudian melanjutkan operasi tangkap tangan pada 10 Juni 2026 dan mengamankan lima aparatur sipil negara (ASN) BPK RI. Operasi tersebut menjadi OTT ke-13 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Selanjutnya, pada 11 Juni 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengondisian audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Mereka adalah Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika, Augusz Dewanggara selaku pihak swasta, serta ASN BPK RI yang sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari.