Korea Selatan Desak Aturan Transfer Kripto Diperketat, Transaksi Kecil Harus Diawasi

Liputan6.com, Jakarta - Korea Selatan mendorong penerapan aturan yang lebih ketat terhadap transfer aset kripto di tingkat global. Melalui Financial Intelligence Unit (FIU), pemerintah negara tersebut meminta Financial Action Task Force (FATF) memperluas penerapan aturan Travel Rule guna memperkuat upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan ilegal lintas negara.

Dikutip dari CoinMarketCap, Selasa (23/6/2026), usulan tersebut disampaikan dalam sidang pleno FATF yang berlangsung di Paris pekan lalu. FIU menilai aturan yang berlaku saat ini masih menyisakan celah karena sebagian besar hanya berfokus pada transaksi bernilai besar, sementara transaksi kripto bernilai kecil masih belum sepenuhnya terjangkau pengawasan.

Dalam usulannya, Korea Selatan meminta agar kewajiban Travel Rule tidak hanya berlaku untuk transaksi kripto bernilai tinggi, tetapi juga mencakup transaksi dengan nilai lebih kecil.

Travel Rule sendiri merupakan standar anti pencucian uang yang mewajibkan penyedia layanan aset kripto atau Crypto Asset Service Provider (CASP), seperti bursa kripto, untuk mengirimkan informasi pengirim dan penerima dana ketika transaksi melewati batas tertentu.

Saat ini, Korea Selatan telah menerapkan Travel Rule untuk transaksi aset kripto di atas 1 juta won atau sekitar US$ 650. Jika usulan terbaru diterapkan, cakupan pengawasan akan semakin luas dan jumlah transaksi yang wajib dilaporkan akan bertambah.

Bagi pelaku industri kripto, perubahan tersebut berpotensi meningkatkan kewajiban kepatuhan, mulai dari pengumpulan data pengguna hingga proses pelaporan transaksi kepada regulator.

Selain memperluas cakupan nilai transaksi, FIU Korea Selatan juga meminta agar aturan Travel Rule diterapkan pada kedua pihak yang terlibat dalam transfer aset kripto, baik penyedia layanan yang mengirim maupun yang menerima transaksi.

Menurut FIU, efektivitas pengawasan anti pencucian uang sangat bergantung pada kesinambungan kontrol di berbagai negara. Jika hanya satu pihak yang diwajibkan melaporkan informasi transaksi, maka jejak transaksi dapat hilang ketika aset berpindah ke yurisdiksi dengan aturan yang berbeda.

FIU juga menyoroti perbedaan regulasi antarnegara yang dinilai membuka peluang terjadinya regulatory arbitrage atau praktik memanfaatkan celah perbedaan aturan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat.

Selain itu, regulator Korea Selatan meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap platform kripto luar negeri dan platform yang belum terdaftar secara resmi.

Langkah tersebut didorong oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas keuangan ilegal. Menurut FIU, pelaku kejahatan dapat dengan mudah memindahkan aktivitas mereka ke platform yang memiliki tingkat pengawasan lebih rendah.

Bagi perusahaan kripto yang telah memiliki izin resmi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan tuntutan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap mitra bisnis dan platform yang menjadi tujuan transaksi lintas negara.

Dalam pertemuan yang sama, FATF juga menyetujui penyusunan laporan baru mengenai risiko yang muncul dari sektor Decentralized Finance (DeFi) atau keuangan terdesentralisasi.

Komisioner FIU Korea Selatan, Lee Hyung Ju, menyambut baik langkah tersebut. Namun, ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan hanya perkembangan teknologi kripto, melainkan perbedaan aturan dan pengawasan antarnegara yang masih cukup lebar.

FIU mengacu pada laporan FATF yang menunjukkan implementasi aturan kripto global masih belum merata. Berdasarkan pembaruan FATF per April 2025, sebanyak 49 persen yurisdiksi dinilai hanya "sebagian patuh" terhadap aturan penyedia layanan aset kripto.

Kemudian, 21 persen yurisdiksi masuk kategori tidak patuh, sementara hanya sekitar 29 persen yang dinilai sebagian besar telah memenuhi atau sepenuhnya mematuhi standar FATF.

Ketimpangan tersebut menjadi perhatian karena transaksi aset digital bersifat lintas batas dan melibatkan berbagai pelaku di banyak negara.

Tujuh tahun setelah FATF memperluas aturan anti pencucian uang untuk sektor aset kripto pada 2019, regulator global masih berupaya mencari keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan efisiensi operasional industri.

Bagi Korea Selatan, perluasan Travel Rule menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah pengawasan dan meningkatkan transparansi transaksi aset digital di masa depan.