ESDM: BBM Satu Harga Tak Ada Kaitan dengan Pemilu 2019

SPBU VIVO — Petugas melakukan pengecekan mesin pengisian BBM di SPBU Vivo di kawasan Cilangkap, Jakarta, Kamis (26/10). SPBU tersebut akan menyalurkan BBM bensin Research Octane Number (RON) 89, 90, dan 92 dengan merk Revvo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, distribusi BBM satu harga sama oleh pemerintah sekali tidak terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah.

"Kebijakan pemerintah dalam distribusi BBM satu harga semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, dan tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2019," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (29/10/2017).

Dadan menuturkan, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan BBM di seluruh Indonesia. Pemerintah dalam memberikan penugasan terhadap Pertamina telah memperhitungkan kemampuan perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan akhirnya adalah tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap BBM satu harga.

Selain itu, hal tersebut untuk menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.

"Kita melihat jenis BBM Bensin RON 88 masih dibutuhkan masyarakat menengah ke bawah (angkutan kota dan sejenisnya), sehingga pemerintah tetap perlu menugaskan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (IUNU) untuk menyediakan jenis BBM," terang Dadan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Program BBM Satu Harga

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan kebijakan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan ini, warga Papua dan pulau terluar di Indonesia dapat menikmati harga BBM seragam dengan di Pulau Jawa.

"Untuk membawa negara ini untuk mencapai energi berkeadilan, negara harus hadir dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya kebijakan BBM satu harga," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar.

Dia menjelaskan, harga BBM jenis Solar maupun Premium di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah Timur Indonesia mencapai Rp 7.000 per liter sampai Rp 100 ribu per liter. Contohnya di Papua, harga jual BBM berkisar Rp 80 ribu sampai Rp 100 ribu per liter.

"Pemerintah hadir membawa program ini supaya warga di daerah terluar, terdepan, tertinggal, bisa menikmati BBM dengan harga sama seperti di Jawa yang dijual Rp 5.150 per liter untuk Solar, dan Premium Rp 6.450 per liter," jelas dia.

Kementerian ESDM
Organisasi
Kementerian ESDM adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral.
Lihat Selengkapnya
Kementerian ESDM
Program BBM Satu Harga
BBM Satu Harga