BPI Apresiasi Langkah Komdigi Tindak 5,7 Juta Konten Negatif, Dorong Penguatan Pemberantasan Pembajakan Digital

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam membersihkan ruang digital nasional melalui penindakan terhadap jutaan konten negatif, termasuk konten ilegal yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berdasarkan data statistik penanganan konten internet negatif Komdigi, sebanyak 5.703.957 konten negatif telah ditindak sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 11 November 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.887.279 konten berasal dari situs web dan 816.678 konten dari platform media sosial. Penindakan juga mencakup 9.452 konten pelanggaran HKI.

BPI menilai langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman sekaligus melindungi keberlangsungan industri kreatif nasional.

Pemberantasan konten ilegal, termasuk pembajakan film dan konten audiovisual, membutuhkan konsistensi penegakan serta kolaborasi antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan platform digital.

Dalam peluncuran laporan riset Pembajakan Digital Indonesia 2026 di Jakarta (5/11/2026), Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, turut menyoroti maraknya promosi konten bajakan di media sosial yang dapat mengarahkan masyarakat ke situs ilegal dan berisiko.

"Sebanyak 61,14 persen responden menjumpai promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali seminggu. Kami mengapresiasi upaya Komdigi dalam menindak jutaan konten negatif dan berharap langkah ini terus diperkuat, khususnya terhadap distribusi serta promosi konten bajakan di ruang digital. Upaya ini penting untuk menjaga penghidupan pekerja kreatif, investasi produser, dan keberlanjutan layanan streaming legal," ujar Fauzan Zidni.

Fauzan menambahkan bahwa pemberantasan pembajakan digital merupakan tantangan lintas negara yang memerlukan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah melalui Komdigi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemegang hak cipta, serta penyelenggara platform digital.

BPI menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya tersebut melalui penyediaan bukti dari pemegang hak dan koordinasi pelaporan, sehingga penanganan konten ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.