Ada Pengalihan Anggaran, Target Sambungan Gas 2018 Dipangkas

20160303- Pemerintah Akan Bangun 89 Ribu Jaringan Gas -Jakarta- Yoppy Renato — Petugas melakukan pengecekan meteran gas, Jakarta, Kamis (3/3/2016). Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta Rencana Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyambung 118 ribu jaringan gas rumah tangga harus pupus. Sebab anggaran untuk program tersebut dialihkan, sehingga pembangunannya dikurangi menjadi‎ 78 ribu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi (Migas) Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, dalam rapat kerja dengan Komisi VII telah diputusan pengalihan anggaran program prioritas, di antaranya pembangunan jaringan gas.

"Kan gini, tadinya memang di awal saat sebelum raker kemarin itu tapi kan ada program-program prioritas juga bahwa kita harus menggencarkan EBTKE, sumur bor, segala macam," kata Ego, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

‎Ego mengungkapkan, awalnya Kementerian ESDM mengusulkan pembangunan jaringan gas 118 ribu sambungan pada 2018 untuk 20 kota. Namun karena ada realokasi anggaran, pembangunannya dipangkas menjadi 78 ribu sambungan untuk 17 kota.

"Sehingga yang tadinya untuk 118 ribu kan dan 20 kota turun menjadi 17 kota sambungan kalau enggak salah 78 ribu‎," paparnya.

Ego mengungkapkan, anggaran pembangunan jaringan gas direlokasi untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), serta pengeboran sumur air bersih.

"Anggaran pemerintah kan terbatas. Bisa dibayangin nih ini satu yang positif nih anggaran ESDM itu cuma 6,4 triliun, 56 persen kembali kepada masyarakat berupa jaringan gas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kembali kepada masyarakat," tutur Ego.

2 dari 2 halaman

selanjutnya

Untuk diketahui, pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun 2018 sekitar Rp 6,4 triliun dengan perincian untuk belanja publik fisik sebesar 51 persen atau atau Rp 3,3 triliun. Sisanya untuk belanja publik non-fisik dan belanja aparatur.

Alokasi lebih dari 50 persen anggaran Kementerian ESDM untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat ini merupakan kali pertamanya. Kegiatan-kegiatan yang bersentuhan secara langsung yang dilaksanakan Kementerian ESDM untuk kepentingan rakyat tersebut antara lain, pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk rakyat melalui sumur bor, pemberian konverter kit untuk nelayan, jaringan gas kota, dan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat atau yang tidak terpusat, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH‎).

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan untuk membangun 100 ribu Sambungan Rumah tangga (SR) terkait pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) pada 2018.

Pembangunan jargas rumah tangga merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan memberikan energi yang murah, bersih dan aman bagi masyarakat. Kegiatan ini telah berlangsung sejak 2009.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, karena keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pembangunan jargas dilakukan secara bertahap.‎

Pada tahun ini, dibangun sebanyak 59.809 SR di 10 Kabupaten dan Kota. Sedangkan untuk 2018, diharapkan dapat dibangun 100 ribu SR. Dengan begitu, rumah yang menggunakan gas bumi untuk bahan bakar rumah tangga bertambah.

"Setiap tahun diharapkan jumlahnya meningkatkan agar lebih banyak masyarakat yang menikmati jargas," kata Jonan, seperti yang dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM.‎

Untuk pembangunan tiap sambungan rumah jargas, diperlukan biaya sekitar Rp 10 juta sampai Rp 12 juta. Di daerah yang padat penduduk, biaya pembangunan dapat ditekan. Bahkan bisa kurang dari Rp 10 juta.

Namun untuk wilayah yang kepadatan penduduknya masih sedikit, biaya pemasangan lebih mahal karena pipa gas yang dibutuhkan untuk penyambungan ke rumah-rumah lebih panjang.

Menurutnya pembangunan jargas sangat bermanfaat bagi masyarakat. Program ini diprioritaskan untuk daerah yang dekat dengan sumber gas, kawasan yang padat penduduk, serta sekolah seperti pondok pesantren.

"Prioritasnya (pembangunan) jargas di daerah yang dekat sumber gas dan rumah-rumah yang sederhana. Ini sesuai arahan Presiden bahwa energi nasional harus diprioritaskan yang sifatnya berkeadilan," tutur Jonan.