Sukses

Pemerintah Tak Akan Bangkrut Bila Akhiri Kontrak Freeport

Pemerintah dinilai harus berani mengambil alih tambang yang dikelola Freeport Indonesia setelah masa kontraknya habis pasca 2021.

Liputan6.com, Jakarta Rakyat Papua meminta pemerintah meniru negara di Amerika Latin saat menghadapi masalah dengan PT Freeport Indonesia.

Pemerintah dinilai harus berani mengambil alih tambang yang dikelola Freeport Indonesia setelah masa kontraknya habis pasca 2021.

Ketua Gerakan Papua Optimis Jemmy Demianus Ijie mengatakan, seharusnya Indonesia berani seperti Venezuela dan negara Amerika Latin lainnya.

"Seperti Venezuela, mengambilalih dari Amerika Serikat. Saya hanya ingin pesan jangan kita dimalukan negara lain seperti Venezulea‎, Bolivia, atau Amerika Latin lain, negara yang bangkit dengan perjuangan Bung Karno," kata dia dalam sebuah diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (25/2/2017).

Menurut Jemmy, jika kontrak Freeport untuk mengeruk bahan baku mineral di bumi Papua  harus ‎berakhir pada 2021, sebaiknya pemerintah tidak memperpanjang kegiatan operasi tersebut.

Kemudian pemerintah bisa menyerahkan pengelolaan tambang Freeport kepada perusahaan nasional. "Jadi kalau Freeport harus diakhiri 2021, negara kita tidak bangkrut," dia menegaskan.

Namun, Jemmy meminta bagi perusahaan nasional‎ yang kemudian kebagian pengelolaan tambang emas bekas Freeport harus bisa memberi jaminan manfat bagi kesejahteraan Papua.

‎"Mau bicarakan siapapun yang mengelola, selama memberikan manfaat ‎bagi Papua, dari pada kita berdebat panjang lebar masih begitu saja," dia menandaskan.(Pew/Nrm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.