Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti perbincangan yang sedang hangat di media sosial selama 24 jam terakhir. Salah satunya adalah soal kasus yang menimpa sejumlah kepala daerah serta topik tentang pro dan kontra dinasti politik.
"Dari apa yang saya pantau tentang hal yang dibicarakan di sosial media, antara lain munculnya sejumlah kasus di daerah, yang melibatkan pejabat daerah, dan pejabat daerah itu memiliki hubungan kekerabatan," ujar Presiden SBY dalam konferensi pers di Ruangan Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2013).
Presiden mengakui, tak ada regulasi yang mengatur atau melarang adanya dinasti politik, namun bukan berarti secara etika boleh dilakukan. "Saya ingatkan sekali lagi pada jajaran pemerintahan, meski UUD atau undang-undang tak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintahan, ayah, ibu, anak, atau adik, untuk menduduki posisi di jajaran pemerintahan, tapi saya kira kitalah yang memiliki norma dan batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa," urai Presiden.
Akan menjadi sangat tidak bagus, lanjut SBY, jika kekuasaan yang begitu kuat kemudian berkelindan dengan kepentingan bisnis. "Yang berbahaya bila menyatu antara kekuasaan politik dengan kekuasaan atau power untuk melakukan bisnis. Bisa terjadi penyelewengan di sana-sini," tegas SBY.
Menurut SBY, adalah hal yang lazim jika kekuasaan itu terlalu besar, maka tinggal menunggu waktu untuk disalahgunakan. "Sebab kalau melebihi kepatutan, godaan akan datang, kekuasaan yang ada di tangan satu orang atau satu keluarga memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan," ujarnya.
Karena itu, kepada jajaran pemerintahan, khususnya kepala daerah, SBY mengimbau untuk pintar-pintar menilai batas kepatutan akan kekuasaan itu. "Adalah kewajiban saya sebagai Presiden untuk mengingatkan," pungkas SBY. (Ado/Eks)
"Dari apa yang saya pantau tentang hal yang dibicarakan di sosial media, antara lain munculnya sejumlah kasus di daerah, yang melibatkan pejabat daerah, dan pejabat daerah itu memiliki hubungan kekerabatan," ujar Presiden SBY dalam konferensi pers di Ruangan Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2013).
Presiden mengakui, tak ada regulasi yang mengatur atau melarang adanya dinasti politik, namun bukan berarti secara etika boleh dilakukan. "Saya ingatkan sekali lagi pada jajaran pemerintahan, meski UUD atau undang-undang tak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintahan, ayah, ibu, anak, atau adik, untuk menduduki posisi di jajaran pemerintahan, tapi saya kira kitalah yang memiliki norma dan batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa," urai Presiden.
Akan menjadi sangat tidak bagus, lanjut SBY, jika kekuasaan yang begitu kuat kemudian berkelindan dengan kepentingan bisnis. "Yang berbahaya bila menyatu antara kekuasaan politik dengan kekuasaan atau power untuk melakukan bisnis. Bisa terjadi penyelewengan di sana-sini," tegas SBY.
Menurut SBY, adalah hal yang lazim jika kekuasaan itu terlalu besar, maka tinggal menunggu waktu untuk disalahgunakan. "Sebab kalau melebihi kepatutan, godaan akan datang, kekuasaan yang ada di tangan satu orang atau satu keluarga memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan," ujarnya.
Karena itu, kepada jajaran pemerintahan, khususnya kepala daerah, SBY mengimbau untuk pintar-pintar menilai batas kepatutan akan kekuasaan itu. "Adalah kewajiban saya sebagai Presiden untuk mengingatkan," pungkas SBY. (Ado/Eks)
