Penetapan Komisaris Jenderal Polisi Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri disebutkan sudah melalui berbagai pertimbangan matang pemerintah. Karena itu, pemerintah menyatakan mantap mengusulkan kepada DPR untuk menyodorkan nama Kabareskrim Polri itu untuk menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo.
"Secara formal banyak pertimbangannya. Dari pengalaman, kepangkatan, jenjang jabatan, dan integritas orangnya. Itu pasti yang jadi pertimbangan Bapak Presiden," jelas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/9/2013).
Namun, Djoko tidak menafikan jika ada yang berpendapat lain atas pilihan pemerintah itu dan tak mempermasalahkannya. "Kalau komentar dari pengamat, analis silakan saja. Pasti Presiden pertimbangkan banyak hal, dan pasti meminta pertimbangan Kapolri dan Kompolnas," tegasnya.
Djoko memastikan hubungan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya tak akan ada gejolak. Kasus Korupsi Korlantas pun dinilainya tak akan jadi ganjalan karena kasusnya sudah di ranah hukum. "Kasusnya kan juga jalan," imbuh Djoko.
Masa jabatan Jenderal Timur Pradopo sendiri sebenarnya baru akan berakhir pada Januari tahun depan. Namun, karena alasan untuk persiapan pengamanan Pemilu 2014, Presiden SBY memutuskan mempercepat pergantian Kapolri. (Ado/Ism)
"Secara formal banyak pertimbangannya. Dari pengalaman, kepangkatan, jenjang jabatan, dan integritas orangnya. Itu pasti yang jadi pertimbangan Bapak Presiden," jelas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/9/2013).
Namun, Djoko tidak menafikan jika ada yang berpendapat lain atas pilihan pemerintah itu dan tak mempermasalahkannya. "Kalau komentar dari pengamat, analis silakan saja. Pasti Presiden pertimbangkan banyak hal, dan pasti meminta pertimbangan Kapolri dan Kompolnas," tegasnya.
Djoko memastikan hubungan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya tak akan ada gejolak. Kasus Korupsi Korlantas pun dinilainya tak akan jadi ganjalan karena kasusnya sudah di ranah hukum. "Kasusnya kan juga jalan," imbuh Djoko.
Masa jabatan Jenderal Timur Pradopo sendiri sebenarnya baru akan berakhir pada Januari tahun depan. Namun, karena alasan untuk persiapan pengamanan Pemilu 2014, Presiden SBY memutuskan mempercepat pergantian Kapolri. (Ado/Ism)
